TASIKMALAYA, BEDAnews.com – Menyikapi tingkat kerawanan sosial kelompok anak jalanan di Kota Tasikmalaya, komunitas Seniman Jalanan Tasikmalaya (Senjata) didampingi Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) menggelar audiensi bersama komisi IV di DPRD Kota, Senin (25/1/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV dan I DPRD Kota Tasikmalaya mengundang dinas dinas terkait Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya.
Ketua DPK LAKRI Tasikmalaya Rino Lesmana, S.I.P., meminta adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap seniman jalanan agar tingkat kerawanan sosial kelompok anak jalanan tidak semakin meningkat.
“Kedepan kelompok-kelompok yang terindikasikan memiliki tingkat kerawanan sosial ini, oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya itu diberikan program. Mereka juga difasilitas atau diberikan sarana yang dapat mengurangi tingkat kerawanan sosial itu sendiri,” harap Rino.
Menurutnya, jika ada program yang dapat dijalankan dan diterima dengan baik dari pemerintah daerah untuk para seniman jalanan seperti para pengamen, tentunya hal itu akan dapat mengurangi kerawanan sosial di Kota Tasikmalaya.
“Dengan adanya program tersebut, semoga saja mereka bisa berhenti total disisi lain program itu juga dapat diterima dengan baik oleh mereka,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharam menuturkan, DPRD Kota Tasikmalaya sendiri sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk pemberdayaan seniman anak jalanan tersebut.
Pasalnya, yang dilakukan oleh para anak jalanan ini bukanlah sebuah keinginan, akan tetapi sebuah keterpaksaan yang diakibatkan kondisi ekonomi.
“Untuk masalah ini, sudah dikoordinasikan dengan peluang-peluang yang dapat diambil oleh LAKRI dan komunitas senjata,” ucap Dede. (Noer)
