Soal Dihilangkannya Isolasi Mandiri, Kabupaten Bandung Belum Bisa Mendukung

KAB. BANDUNG – Guna menekan munculnya klaster keluarga di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta seluruh kepala daerah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, agar tidak membiarkan warga yang terkonfirmasi virus Covid 19 menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Osin Permana menyatakan menghargai statement dari orang nomor satu di Jabar yang bertekad untuk menekan penyebaran Covid 19.

Namun, lanjut Osin, Kabupaten Bandung masih belum mendukung dihilangkannya isolasi secara mandiri.

“Apabila tidak akan ada isolasi mandiri, maka yang terkonfirmasi harus ditangani oleh rumah sakit. Sehingga otomatis rumah sakitnya harus tersedia dan pelayanan juga harus tersedia. Tetapi, kondisi ini memang untuk Kabupaten Bandung nampaknya belum bisa,” ungkap Osin saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (3/2/2021).

Disampaikan Osin, jika memang ada penambahan jumlah warga yang terkonfirmasi Covid 19, otomatis isolasi mandiri tidak bisa dihindari. Namun, jika memang ketersediaan kamar, sarana dan pelayanannya telah memadai, pihaknya akan mendukung untuk tidak ada yang melakukan isolasi mandiri.

“Selain rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Bandung pun telah memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di Kecamatan Baleendah untuk digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid 19,” kata Osin.

Menurut Osin, Pandemi Covid-19 ini, sudah ada hampir satu tahun, dari segi pelayanan dan penanganan yang dilakukan oleh Pemkab Bandung sudah baik. Tetapi, kata Osin, yang masih perlu dilakukan adalah kerja keras, kerja bareng dan juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk menangani virus ini.

“Karena wabah ini sudah lama, maka di masyarakat ada sebuah kejenuhan, juga ada dampak Covid 19 ini terhadap ekonomi, sehingga masyarakat tidak bisa dibatasi begitu saja,” jelasnya.

Apalagi, ungkap Osin, kebutuhan dasar atau ekonomi masyarakat harus terpenuhi. “Artinya pencegahan harus diutamakan, kemudian juga bagaimana penanggulangan ekonominya, yang mengglobal dan tidak bisa sektoral,” tandasnya. ***

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Article

Ketua Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Kapolri

Next Article

Jabar Tak Punya Konsep Program Pengelolaan Sampah Secara Komprehensif

Related Posts