BANDUNG. BEDAnews.com-Ada kesalahan mindset, kesalahan pikir dan kesalahan tindakan dalam keputusan yang diambil menteri perdagangan dalam kebijakan untuk Impor beras sehingga tanpa data yang real dan kongkrit mereka menyampaikan hal yang diluar nalar, padahal kita semua tahu bahwa Presiden Joko Widodo mengharapkan dan menginginkan bahwa Indonesia ini mampu berdaulat pangan tanpa begantung pada negara asing.
Demikian disampaikan Ketua Umum Mari Sejahterakan Petani (MSP) Bambang Mujiarto, ST di Bandung, Jumat (26/3/2021).
“Maka seyogyanya kami mendesak menteri yang tidak mampu menjabarkan visi dan misi presiden itu seyogyanya segera di evaluasi, sehingga tidak terjadi kegaduhan dan tidak lagi berdampak pada penurunan ekonoimi nasional.” Tegas Bambang.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan. Bahwasanya menteri pertanian wajib dan harus segera membuat skema terkait dengan kebutuhan komoditi dan luasan area yang dibutuhkan perkomoditinya di Indonesia.
“Artinya perlu ada roadmap pangan sehingga kita tidak lagi gagap akan kebutuhan dan juga dimana kita harus memenuhi sumber-sumber komoditi tersebut,”Ujarnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota Cirebon dan Kab. Indramayu ini lebih jauh menyebutkan, bahwasanya kita semua tahu bahwa Indonesia ini dari tahun ke tahun dari periode ke periode senantiasa memberikan yang terbaik, untuk rakyatnya melalui pangan ini, maka sudah seyogyanya sumber-sumber pangan perlu ada sistem terintegrasi terkait dengan pangan, maka ini yang saya kira perlu ditegaskan oleh kita semua,
“Karena baru isu impor beras saja harga gabah sudah turun drastis padahal untuk biaya produksinya itu sangat tinggi, maka ketika kebijakan menteri perdagangan terkait impor ini diluncurkan, yang juga berdampak pada angka kemiskinan baru maka dialah yang harus bertanggung jawab terhadap situasi kemiskinan itu.” Sebutnya.@Hermantz
