CISARUA.BEDAnews.com – Belum adanya pejabat definitive Kepala Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat menjadi sorotan salah satu sorotan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur jabar tahun anggaran 2020.
Hal ini dikemukakan wakil ketua komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya saat rapat kerja dalam pembahasan LKPJ bertempat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Cisarua Kab. Bandung Barat. Rabu (7/4/2021).
Ditengah pandemi seperti ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dan sangat penting dan hal ini sangat bertolak belakang dengan belum adanya kepala dinas definitif untuk dinas kesehatan, karena kehadiran kepala dinas definitif diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
“Kami menilai Dinas kesehatan ini sangat strategis dan sangat penting dari segi anggaran juga sangat besar dan ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak kami semua mengandalkan kesehatan kami semua ini kepada jajaran rumah sakit di jawa barat tentunya, Yang juga sangat krusial adalah sampai saat ini dinas kesehatan masih belum memiliki kepala dinas kami meminta kepada pa gubernur beserta jajaran agar ini segera di tindak lanjuti” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ru’yat yang memimpin rapat menyatakan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dengan harapan mendapat informasi mengenai upaya perbaikan layanan kesehatan melalui program dinas kesehatan yang dimana ditengah pandemi seperti ini dinas kesehatan merupakan ujung tombak,” tukasnya. @herz.ad
