KAB. BANDUNG. BEDAnews.com– Terkait Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar yang mampu menunjukkan kinerja yang baik meskipun banyak anggaran yang terkoreksi ditengah pandemi covid-19 saat ini.
Hal ini dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat KH. Tetep Abdulatip usai memimpin rapat Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020, di Kantor UPTD Pengelolaan Prasarana LLAJ Wilayah II, Kabupaten Bandung, Rabu (07/04/2021).
“Walaupun banyak anggaran yang terkoreksi ditengah pandemi covid tetapi kinerja Dishub masih sangat baik, capaian – capaian indikator baik yang menjadi IKUnya Gubernur, maupun Dinas. Bahkan IKU dibidang Perhubungan terkait konektivitas yang sesungguhnya 70% di Dinas Perhubungan itu luar biasa mencapai target,” Ujarnya.
Ditempat yang sama anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady juga menagpresiasi kinerja Dishub ditengah kondisi refocusing lima kali.
“Kalau melihat dari indikator kinerja utama yang dititipkan hanya satu, 38 target tercapai 39,06 % tentunya ada capaian diatas IKU, melihat indikator Dinas juga meskipun ada revisi bahkan ada yang dinaikan dari 20 menjadi 23 tetapi capainnya diatas itu juga tetap 30, meskipun dalam kondisi menjempit kiri kanan dengan posisi lima kali refocusing,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menyebut, Komisinya sudah membantu menyuntikan tambahan anggaran pada fasilitas lalu lintas untuk meningkatkan angka presentasinya.
“Kami sudah menyuntikan tambahan anggaran pada fasilitas lalu lintas, karena kita banyak mendengar keluhan tentang PJU yang tidak ada dan sebagainya, meskipun dengan angka yang 33% itu presentasenya dianggap masih kurang disana sini soal PJU, maka dari itu kami berharap dengan makin naik presentasinya angka PJU semua jalan Provinsi akan lebih terang,” tambahnya.
Daddy juga menyebut ada satu poin paling utama yang pihaknya titipkan terkait tupoksi mereka yaitu membenahi empat belas Terminal Tipe B.
“Kami sudah menitipkan persoalan ini pada saat terbentuknya Pansus RTRW di periode yang lalu, dimana dari empat belas ternyata yang clean and clear P3Dnya, asset, dan sebagainya baru tujuh. Kita dorong 2 (Dua) di APBD 2021 untuk digarap tapi itu juga menjadi multi years, nah 5 (lima) kita dorong tapi setelah kita konfirmasi tadi mungkin hanya sekitar dua saja. Jadi tambahan mungkin sekitar empat atau lima terminal di akhir tahun 2023.” tutup Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili masyarakat Cirebon Indramayu ini mengakhiri.@Herz.ad
