BANDUNG – Ekpos.Com >> Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas ini. Perkembangan terkini tim Panitia Seleksi tengah melakukan penjaringan untuk calon komisioner.
Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Ankie Yudistia, saat melakukan safari daerah ke Kota Bandung, dan diterima Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Jumat, (28/5/2021).
“Calon komisioner ini peminatnya cukup tinggi. Pendaftar ada 1200 orang lebih. Tapi nanti kita harus memilih 7 komisioner. Kompisisinya adalah 4 penyandang disabilitas dan 3 non disabilitas dan targetnya hari disabilitas 2021 pada Desember sudah melantik 7 komisioner,” katanya.
Menanggapi arahan dari Staf Khusus Presiden Bidang Sosial tersebut, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan, secara regulasi keseriusan Kota Bandung juga sudah dituangkan lewat kebijakan pembuatan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Pemerintah Kota Bandung saat ini berupaya memberikan hak kepada teman-teman disabilitas. Salah satunya Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki peraturan daerah tahun 2019 mengenai ini,” ungkap Yana.
Perihal vaksinasi bagi kaum disabilitas, Yana mengungkapkan Kota Bandung melalui Dinas Sosial sudah mengajukan sebanyak 1.300 dosis vaksin.
Ia berharap, kehadiran rombongan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial bisa turut mengakselerasi distribusi vaksin bagi Kota Bandung.
“Pelaksanaannya bisa dilakukan langsung di 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung. Apalagi ada 20-an puskesmas di Kota Bandung yang sudah ramah disabilitas. Walau belum sempurna tapi sudah ada fasilitas penunjang bagi kawan-kawan disabilitas ini,” jelasnya.
Terkait dorongan dalam pemilihan ekonomi, Yana juga mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung untuk bersama-sama membuka peluang untuk mendongkrak perekonomian. Tanpa terkecuali bagi kaum disabilitas baik itu sebagai pekerja ataupun mendukung hasil kreasi bagi yang bergerak di sektor UMKM.
“Mari kita sama-sama adakan program kesetaraan dalam hal ini dilakukan saja. Jangan juga kita mengeklusifkan temen-temen disabilitas karena mereka juga tidak merasa ekslusif. Jadi mari kita sama-sama membangun Kota Bandung dari sudah baik ini menjadi sangat baik buat kita semua, buat masyarakat tanpa membedakan sosial, gender atau apapun termasuk tidak membedakan temen-temen disabilitas,” bebernya.
Yana juga sangat menyambut baik rencana pembentukan Komisi Nasional DIsabilitas. Apabila sudah mulai berjalan, dia siap memberikan dukungan penuh agar koordinasi dengan level kota bisa terjalin dengan baik.
“Tentu harapannya bisa menjadi satu media koordinasi dan komunikasi antar pemerintah dengan teman-teman disabilitas. Mudah-mudahan nanti kalau ternyata di tingkat nasional berjalan baik harapannya bisa saja dibentuk nanti di tingkat tingkat daerah,” katanya.**
