CIMAHI,Ekpos.com
Pemerinrah Kota Cimahi melalui Dinas sosial siap menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 31 keluarga Kartu Penerima Manpaat (KPM), sebesar Rp.600.000 untuk bulan Juni dan Juli 2021. Bantuan sosial tersebut, merupakan Program Kementerian Sosial RI (Kemensos ) yang digulirkan sejak pandemi Covid-19 mewabah.
Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Dinsos Kota Cimahi, Supijan Malik menyatakan, puluhan ribu KPM tersebut berdasarkan data penerima pada April lalu.
“Masih merujuk pada data yang bulan April, sekitar 31 ribu KPM. Data terbaru belum ada dari Kemensos-nya,” kata Supijan.
Dijelaskan,sesuai instruksi dari Kemensos, rencananya penyaluran BST kali ini akan dilakukan sekaligus. Artinya, puluhan ribu KPM di Kota Cimahi akan menerima Rp 600 ribu sekaligus.
“Per bulan itu kan Rp 300 ribu. Tapi infonya akan sekaligus Rp 600 ribu untuk bulan Mei dan Juni,” terangnya.
Diterangkan, untuk teknis penyaluran pihaknya bersama Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana sudah berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia. Arahan Plt, kata dia, untuk waktu pembagian diperpanjang menjadi 10 hari.
Kemudian, titik penyaluran pun diminta untuk diperbanyak. Arahan itu diberikan untuk mengantisipasi kerumunan. Apalagi saat ini tengah berlangsung PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang.
“Waktunya direkomendasikan untuk diperpanjang. Kemarin kan 7 hari, arahan pak wali jadi 10 hari,” ujar Supijan.
Selanjutnya, undangan untuk KPM pun akan dibagikan secara bertahap sehingga nantinya para penerima tidak datang secara bersamaan. Undangan sendiri akan dibagikan H-1 sebelum pencairan.
“Supaya tidak datang bersamaan, undangan KPM tidak langsung seluruhnya dibagikan tapi bertahap. Misal 200 dulu untuk RW 1,” terangnya.
Diuraikan dia, undangan untuk KPM pun akan dibagikan secara bertahap sehingga nantinya para penerima tidak datang secara bersamaan. Undangan sendiri akan dibagikan H-1 sebelum pencairan.
Supijan menagkui pihaknya masih menunggu informasi penyaluran dari Kemensos dan PT Pos Indonesia.
“Belum jelas kapan mulainya, karena APBN kita masih tahap persiapan untuk menyesuaikan dengan PPKM Darurat,” Ujarnya.***HR
