BANDUNG – Ekpos.Com >> Selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan angka pengangguran mencapai 3,03 persen di Kota Bandung. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang terpaksa merumahkan sebagian pekerjanya, dan terpaksa mengurangi upah pekerja.
“Dari awal 2020 sampai hari ini, awalnya 8,16 persen menjadi 11,19 persen. Atau dari 105 ribu kini menjadi 147 ribuan,” ungkap Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Marsana dalam Bandung Menjawab secara virtual, Kamis (29/7/2021).
Selain itu, tahun ini PHK cukup tingi. Ia menyebut, selama Januari hingga Juli sebanyak 12.024 orang kehilangan pekerjaannya. Di antaranya 4.626 di PHK, kemudian 5.526 orang lainnya habis kontrak/mengundurkan diri, dan selebihnya sebab yang lain.
“Sementara itu ketersediaan lowongan pekerjaan dibangingkan tahun lalu mengalami penurunan hampir separuhnya lebih. Tahun sebelumnya sekira 13.000, sekarang hanya 5.000an,” tuturnya.
Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiapkan sejumlah strategi guna menekan angka pengangguran dan mendorong pemulihan ekonomi.
Pertama, memperbaiki layanan sistem ketenagakerjaan agar dapat diakses dengan mudah dan murah. Yakni melalui aplikasi NEW BIMMA atau Bandung Integrated Manpower Management Application.
Aplikasi tersebut bisa diakses secara gratis melalui laman disnaker.bandung.go.id.
Di sana tak hanya menyediakan layanan bursa kerja, tetapi hampir 30 layanan ketenagakerjaan dapat diakses secara online.
“Kalau sebelumnuya BIMMA, sekarang NEW BIMMA. Tapi sebagian masih dalam proses perbaikan,” katanya.
“Ada hampir 30 layanan bisa diakses di sana secara online, seperti layanan pembuatan kartu pencari kerja bisa dilakukan secara online dan bisa diprint sendiri,” tambahnya.
Kedua, Pemkot melalui Disnaker memfasilitasi pelatihan program kerja baik itu berbasis masyarakat maupun berbasis kompetensi.
“Tapi dengan skala prioritas pelatihan vokasi untuk bisa membentuk wirausaha yang mandiri dan inovatif,” terangnya.
Strategi yang ketiga yakni membangun jejaring bursa kerja dengan memfasilitasi antara penyedia kerja dengan para pencari kerja. Sebagai contoh, Disnaker mengadakan Job Fair Online pada Juni lalu.
“Ternyata cukup banyak peminatnya. Saat itu tercatat 16 ribu pengunjung dengan jumlah lamaran 30 ribu. Jadi satu orang bisa sampai lima lamaran yang dimasukan, sehingga lamaran yang masuk cukup banyak,” tuturnya.
Keempat, Disnaker mendorong setiap lembaga pendidikan agar membentuk bursa kerja khusus dan bekerjasama dengan perusahaan maupun industri. Sebab, kata dia, lulusan SLTP/SLTA menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Kota Bandung.
Terakhir, Disnaker terus berupaya mendorong serikat pekerja untuk menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan pengusaha. Hal itu guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK.
“Karena kondisi saat ini apabila tidak dijaga hubungan, bisa terjadi benturan. Karena ada pengurangan hak-hak pekerja dan dampaknya bisa terjadi PHK yang besar lagi. Ini yang terus kita dorong supaya hubungan mereka tetap berjalan baik,” ungkapnya.
Marsana mengakui, berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bandung sangat berdampak kepada berkurangnya kegiatan. Meski begitu, di tengah keterbatasan anggaran pihaknya terus berupaya memfasilitasi penempatan tenaga kerja.
“Itu terus kita lakukan walaupun hanya secara online tapi mungkin bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang,” ucapnya.**
