Jakarta – ekpos.com – Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98, Sayed Junaidi Rizaldi sangat menyayangkan putusan MA yang menolak kasasi ibu Maria dan Ho Kim Ngo terkait gugatan perbuatan melawan hukum Jaksa Agung, ST Burhanuddin soal tragedi Semanggi I dan Semanggi II.
“Amar putusan: tolak kasasi,” demikian dikutip dari laman MA, Rabu (8/9).
Perkara nomor: 329 K/TUN/TF/2021 diputus pada Kamis, 2 September 2021. Duduk sebagai ketua majelis hakim yaitu Supandi, dengan hakim anggota masing-masing Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono.
“Soal tragedi Semanggi ataupun Trisakti ini bukan cuma persoalan berat atau tidak tapi ini persoalan “legacy” kita semua untuk anak cucu kita, semua yang menikmati hasil reformasi adalah hasil tragedi tersebut,” tegas
Penggagas dan Ketua Pelaksana Deklarasi Ciganjur ini, Sabtu (11/9).
Trioria Pretty dari Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II yang menjadi kuasa hukum penggugat menyatakan yang berhak menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM sebagai penyelidik dan Jaksa Agung sebagai penyidik, bukan DPR.
Pretty melanjutkan, selama ini Komnas HAM mendapati hambatan karena Jaksa Agung tidak pernah memberikan surat perintah untuk melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur Undang-undang.
“Pejabat Negara hari ini, Polri bisa independen dari TNI, otonomi daerah yang luas, penangganan korupsi yang cukup masif, itu semua akibat reformasi, dan nilai yang harus di bayar adalah dengan gugurnya kawan – kawan mahasiswa saat itu,” tegas lulusan pasca sarjana UI ini.
“Jika mau jujur Burhannuddin itu tidak akan pernah menjadi Jaksa Agung jika tidak ada reformasi bahkan beliau bisa menyelesaikan S2 nya saja pasca reformasi, jika Soeharto masih berkuasa, maka boro – boro jadi Jaksa Agung,” ujar pentolan aktifis 98 menutup pembicaraannya. (Red).
