ekpos.com – “Saya mengapresiasi dan mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan bersih-bersih dan menata kembali Krakatau Steel yang dipimpin oleh Silmy Karim, dan Silmy juga harus di non aktifkan jika perlu ganti agar mempermudah penyidikan karena Silmy ini bisa menjadi beban Erick Thohir dalam penataan BUMN dengan semboyan AKHLAK nya jika masih aktif,” ujar Fernando Emas, selaku Direktur Rumah Politik Indonesia, Selasa (5/10).
Sebagaimana berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan, tercatat utang Krakatau Steel mencapai US$2,26 miliar. Pada tahun 2018 meningkat menjadi US$2,75 miliar dan US$2,93 miliar pada 2019.
Pada tahun 2020 kemudian naik lagi menjadi US$3,03 miliar dan terakhir tembus US$3,18 miliar per Juni 2021 atau setara dengan Rp45,37 triliun (kurs Rp14.270 per dolar AS).
“Seharusnya Silmy yang sejak diangkat tahun 2018 dapat memperbaiki kinerja Krakatau Steel agar tidak semakin bertambah tingkat kerugian perusahaan baja milik pemerintah tersebut, tapi nyatanya selama 3 tahun ini proyek tersebut tetap berjalan, ada apa ini ???,” tanya Fernando heran.
Erick Thohir juga mengatakan, sudah mencium tindakan korupsi ini. “Krakatau Steel itu punya utang 2 milyar dollar AS, salah satunya karena investasi 850 juta dollar AS ke proyek blast furnace yang hari ini mangkrak, ini hal tidak bagus dan pasti ada indikasi korupsi,” ujar Erick, dalam sebuah acara webinar, Selasa (28/9/2021).
“Saya minta pada Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera melaporkan hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar ditindaklanjuti seperti yang beliau lakukan pada kasus Asabri,” ujar doses di salah satu PTS ini.
Erick Thohir diharapkan segera melakukan perombakan manajemen Krakatau Steel agar tidak semakin merugi.
“Dengan adanya perombakan pada manajemen Krakatau Steel bisa membuat perusahaan tersebut memberikan keuntungan dan mampu memenuhi kebutuhan baja dalam negeri, jangan impor melulu,” tukas Fernando menutup pembicaraan. (Red).
