Cimahi, Ekpos.com >> Setiap tahun Sekretariat DPRD Kota Cimahi selalu menyelenggarakan kegiatan studi komparatif untuk kehumasaan DPRD kota Cimahi dan wartawan liputan DPRD khususnya yang tergabung di Organisasi PWI Kota Cimahi ke beberapa kota/kabupaten di Indonesia yang dianggap lebih maju di segala bidang.
Studi komparatif ini tujuannya biar wartawan dapat menambah pengetahuan dan wawasan termasuk juga melihat dari dekat potensi pembangunan sebuah daerah yang dianggap sudah lebih maju. Sehingga studi komparatip yang dilakukan oleh wartawan dan kehumasan DPRD kota Cimahi sudah masuk menjadi prioritas dan contoh bagi daerah lain.
Tapi tahun ini PWI Kota Cimahi melakukan protes melalui surat kepada pimpinan DPRD termasuk juga Walikota dan Sekda pasalnya studi komparatif yang digagasi awal bersama anggota PWI sudah jauh melenceng dari ketentuan dan komitmen yang sudah disepakati 5 tahun silam.
Pelaksanaan studi kompatatif tahun ini direncanakan tanggal 17 November dan 24 November dengan tujuan PANGANDARAN Jawa Barat hanya terkesan rekreasi dan sekedar ikut menghabiskan anggaran akhir tahun.
Kondisi pemulihan wabah covid 19 menjadi alasan Humas DPRD untuk memilih tempat Pangandaran ini sudah tidak masuk akal jika dibandingkan tahun lalu masih bisa ke Jogyakarta.
Sesuai hasil rapat kerja PWI Perwakilan Kota Cimahi, Selasa (9/11) yang dihadiri pengurus dan anggota sebanyak 30 orang bertempat di sekretariat PWI Jalan Pasantren TTUC kecamatan Cimahi Utara menolak STUDI KOMPARATIF yang akan diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Cimahi karena tujuan awal diadakan studi banding di beberapa kabupaten kota di Indonesia adalah biar wartawan dapat menambah pengetahuan dan wawasan termasuk juga melihat dari dekat potensi pembangunan sebuah daerah yang dianggap sudah lebih maju. Sehingga studi komparatip yang dilakukan oleh wartawan dan kehumasan DPRD kota Cimahi sudah masuk menjadi prioritas dan contoh bagi daerah lain.
Penentuan quota peserta studi kompatatif melibatkan organisasi wartawan lokal pun membuat konflik baru antara pekerja media. Sehingga LAURENT wakil ketua PWI Kota Cimahi menghimbau agar PWI Kota Cimahi segera mengambil sikap dan keluar dari politik kepentingan birokrasi yang selama ini menempatkan wartawan sebagai mitra untuk memuluskan kepentingan kekuasaan mereka ketimbang memperhatikan kehidupan masyatakat.
“Usulan studi kompatatif ini pun datang dari sesama anggota wartawan yang saat itu diprakarsai dan beraudensi dengan pimpinan DPRD didampingi Sekwan sehingga program studi kompatatif bisa berjalan dengan anggaran hingga sekarang. Tapi kondisi politik sekarang menjadi berubah bahkan menyamakan PWI dengan organisasi lokal lain sehingga membuat ketersinggungan anggota PWI kota Cimahi,” ujar Lauerent, Jumat (12/11/2021) .
Laurent berharap pemikiran pejabat yang berani merubah tatanan yg sudah terbangun dengan PWI segera ditinjau bila perlu dipindahkan jabatan dari pada muncul persoalan baru membuat situasi semakin tidak kondusif. **
