Cimahi-Ekpos.com
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cimahi meminta Plt. Waliota Cimahi Ngatiyana untuk mengevaluasi kinerja bawahannya (pejabat) yang tidak bisa beroordinasi dan membangun sinergitas dengan media atau organisasi media. PWI Cimahi menilai pejabat yang tidak profesional dan proporsional hanya akan menjadikan situasi tidak kondusif.
Bukan, hanya itu, akibat dari prilaku pejabat tersebut, akan tercipta peta konflik antara sesama media dan pemerintah sebagai mitra kerja. PWI meminta Walikota untuk mencopot atau memutasi pejabat yang membuat gaduh dan suka merubah tatanan yang selama ini terbangun baik.
“ Pemikiran pejabat yang berani merubah tatanan yang sudah terbangun dengan PWI segera ditinjau ulang. Bila perlu di copot atau dipindahkan dari pada muncul persoalan baru yang membuat situasi semakin tidak kondusif, “ Tegas Wakil Ketua PWI Cimahi Laurent Labuan,Kepada Ekpos.com,Jumat,(12/11/2021).
Pernyataan keras PWI tersebut, terkait Kebijakan Sekretariat DPRD Cimahi yang dianggap tidak propesional dan melenceng dari kesepakatan awal tentang Studi Komparatif yang digagas PWI 5 tahun lalu. Akibat kebijakan sekwan yang merugikan sekaligus menyinggung kehormatan PWI , maka PWI Cimahi dengan tegas menolak Studi Komperatif.
Ditegaskan lagi, Kebijakan pejabat Cimahi yang suka merubah tatanan yang sudah kondusif bisa membahayakan sinergitas media dengan pemerintah. Dan akan tercipta konflik dan perpecahan di antara kawan media.
“Penentuan quota peserta studi komparatif melibatkan organisasi wartawan lokal pun membuat konflik baru antara pekerja media.”kata Laurent.
Sebab itu, Laurent menghimbau agar PWI Kota Cimahi segera mengambil sikap dan keluar dari politik kepentingan birokrasi yang selama ini menempatkan wartawan sebagai mitra untuk memuluskan kepentingan kekuasaan mereka ketimbang memperhatikan kehidupan masyarakat.
“ Kami minta kepada kawan kawan berhenti bermitra dan keluar dari kepentingan birokrasi yang memanpaatkan kita untuk memuluskan kekuasaan mereka” tegas laurent denagn nada tinggi.
Ditempat terpisah Sekwan DPRD Cimahi Totong Solehudin, menyatakan niat baik itu belum cukup, karena ada hal teknis yang dirasakan kurang, bahkan tidak tepat. Seperti hal nya yang ditrima dari PPTK hal setudi komparatif saya erahkan semuanya kepada kawan kawan yang akn menjalaninya.dan didapat info dari musyawarah. Harapan kami musyawarah bisa menghasilkan yang terbaik, maslahat dan manpaat.
“ jika hasilnya tidak memuaskan tentu solusinya dikembalikan kepada peserta untuk kembali di musyawarahkan lagi. “ ujar Totong diplomatis, melalui Chat WA yang diterima Anggota PWI,(12/11/2021).***HARRY GIBRANT.
