Oleh: H. Djafar Badjeber
Jakarta – ekpos.com – Dalam perjalanan panjang umat manusia, banyak cara yang ditempuh manusia agar dijadikan pemimpin dikalangan rakyatnya, umatnya atau pengikutnya.
Untuk tercapainya ambisi kekuasaan manusia atas manusia lain serta resourcesnya ditempuh cara beradab sampai yang tidak beradab, dari cara yang baik s/d cara tidak baik. Dari cara halus s/d cara kasar, keras dan memaksa. Bahkan tidak tertutup kemungkinan “pembunuhan” kepada lawan atau kepada seseorang atau kelompok yang dianggap berbahaya atau bahkan potensial sebagai musuh.
Tentu di era modern seperti saat ini cara-cara kasar, memaksa, inkonstitusional dan ademokrasi sudah tidak laku. Hal itu bertentangan dengan demokrasi dan HAM.
Meskipun cara diatas sudah gak laku dan mendapat perlawanan dari banyak kalangan, tetapi masih diadopsi oleh sebagian manusia dengan lebih halus dan digunakan dalam bentuk lain, yaitu manipulasi.
Manipulasi sesungguhnya barang haram karena diperoleh dengan cara manipulatif, dengan berbagai cara kotor, jahat dan rekayasa.
Untuk memperoleh pembenaran atas tindakan manipulatif tersebut, media maenstream, media sosial, pengamat digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi perbuatan manipulatif tersebut. Bahwa ada media dan pengamat busuk bagian konspirasi dari tindakan manipulatif.
Sebenarnya untuk memperoleh kemenangan dalam sebuah konstestasi, sangat mudah. Yaitu memanusiakan manusia. Siapapun calon pemimpin yang memanusiakan manusia pasti akan memperoleh keberkahan dan kemenangan.
Jadi, memanusiakan manusia adalah kunci sukses dalam memimpin manusia. Karena manusia benda hidup. Punya rasa, punya fikiran, punya hati dan juga punya selera.
Selera inilah sebagai pendorong kuat dalam menjatuhkan pilihan kepada seseorang calon pemimpin. Selera akan berjalan seiring dan se iya sekata dengan Hati Nurani.
Calon pemipin yang terpilih, karena many politic sudah hampir pasti dia akan korupsi dan balikan modal. Dan sudah pasti dia tidak mampu mensejahterakan rakyatnya!!
Mantan Anggota MPR RI 1987-1992 dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta
