KABUPATEN BANDUNG BARAT – Ekpos.com
Musyawarah Daerah (Musda 1) Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bandung Barat yang digelar, Kamis, 3 Pebruari 2022, di Sangria Resort dan Spa Jayagiri, Lembang telah sukses membentuk kepengurusan FPRB baru dengan ketua terpilih Defi Margalus dari Komunitas KUMPALA.
Namun, dibalik suksesnya Musda itu, ternyata menyisakan masalah. Pasalnya, Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat tidak sepeserpun memberi uang honor kepada Pimpinan Sidang Musda FPRB berjumlah 4 orang beserta penitia lainya.
Padahal, Acara Musda di hotel mewah dan berbintang tapi tak sanggup membayar untuk honor pimpinan sidang. Bukan hanya itu, undangan resmi Musda 1 FPRB dari BPBD lengkap kop surat dan tanda tangan kepala pelaksana BPBD KBB, H.Duddy Prabowo, S.Sos, MM. Itu berarti ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Musda.
“ Saya terus terang saja, sebagai pimpinan sidang sangat kecewa, kita profesional saja.Betul, saya tidak meminta, tapi seharusnya pihak Dinas lebih paham dan tidak perlu dipinta.” keluh Jumadi dengan raut muka nampak kesal, saat dikonfirmasi Ekpos.com, Rabu, 9/02/2022.
Menurutnya, baru kali ini ia memimpin sidang Musda kinerja nya tidak dihargai, padahal, Ia sudah pengalaman memimpin sidang tingkat kabupaten/kota/ provinsi baik di parpol, ormas, forum atau organisasi lainya.
Hal yang sama juga dikatakan Harry salah seorang peserta Musda, “ Ya ini sangat tidak manusiawi dan memalukan sampai penitia dari BPBD tidak sanggup memberi honor kepada peimpinan sidang.Seharus nya pihak BPBD bijak dan bertanggung jawab dengan honornya kepada pemimpin sidang/anggota juga panitia Musda.” tegasnya
Menurut Harry, bukan hanya pimpinan sidang dan penitia saja, tapi seharusnya semua yang diundang di kasih honor, minimal untuk uang transpor atau rokok lah, karena mereka diundang, acaranya di hotel lagi. “ Mereka datang karena undangan resmi acara Musda di hotel, pasti ada anggarannya, “ ujarnya.
Apalagi, lanjut Dia, dalam acara tiap peserta Musda harus tanda tangan 3 kali.“ Peserta harus tanda tangan 3 kali berarti untuk laporan buat keuangan ke dinas” katanya.
Sementara, Kasi Kedaruratan BPBD KBB Saiful Uyun menyatakan secara terbuka didepan peserta forum bahwa kegaiatan musda tidak ada anggaran sama sekali.
“ saya terus terang untuk mengadakan Musda FPRB tidak ada anggaran sama sekali, tapi setelah koordinasi dengan pa kepada BPBD akhirnya bisa dilaksanakan di Hotel” ujar saeful.
Sementara pihak Humas KBB menyayangkan acara Musda FPRB yang diadakan BPBD tidak koordinasi dengan Humas yang nota bene berhubungan dengan media. Dan, Media sebagai unsur pantahelik di FPRB.*** Dihar
