Jakarta – ekpos.com – Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 Periode yang dihembuskan oleh beberapa elit partai politik adalah isu yang sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan provokasi terhadap masyarakat.
Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Putra Romadoni meminta masyarakat agar tidak terprovokasi isu liar yang sedang berkembang mengenai wacana Elit Partai Politik yang ingin menunda Pemilu bahkan wacana perpanjangan masa jabatan 3 Periode.
Disamping itu, pihaknya menilai, Badan Inteligen Negara (BIN) perlu mendalami motif elit partai politik yang menghembuskan isu tersebut, dikarenakan sangat bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.
“Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” ujar Putra dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (4/3/22).
Putra melanjutkan, cek ombak yang dilakukan oleh para petinggi partai politik tersebut sangat ekstrim dilaksanakan karena harus melawan konstitusi dan tentunya keputusan akhirnya berada ditangan rakyat Indonesia.
Kongres Pemuda Indonesia memandang, sikap diam presiden Jokowi sudah tepat terhadap isu tersebut dikarenakan masa-masa pemilu sudah mulai mendekati sehingga tentunya hal tersebut adalah hal yang sangat lumrah terjadi di akhir masa jabatan seorang presiden.
Pihaknya mengapresiasi langkah presiden Jokowi yang tidak menanggapi isu yang tidak memiliki dasar hukum tersebut, karena wacana tersebut terbangun dari elit partai politik bukan atas kehendak rakyat sehingga perlu didalami motif dari petinggi partai politik tersebut apakah niatnya baik atau untuk memprovokasi masyarakat yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami minta agar elit partai politik lebih bijak bersikap dan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, apalagi di masa-masa sulit seperti ini tensi masyarakat sangat tinggi melihat bahan-bahan pokok yang semakin tinggi ditambah pandemi yang tidak kunjung berakhir,” pintanya.
Pihaknya berharap, isu tersebut tidak menjadi Trigger Pembangkangan Konstitusi yang dapat menaikkan elektabilitas Pimpinan Partai dalam wacananya yang tidak berlandaskan hukum. (Red).
