Jakarta – ekpos.com – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan, akan membuka potensi terjadinya revolusi sosial jika Pemilu ditunda dan masa jabatan Presiden diperpanjang.
Pernyataan itu disampaikan Fachrul Razi yang juga Senator asal Aceh di wawancara TvOne, Sabtu (5/3).
Menurut Fachrul Razi, Penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden sangat bertentangan dengan konstitusi khususnya pasal 7 dan 22E UUD 1945. Penundaan dan perpanjangan akan berdampak pada penambahan kekuasaan tanpa legitimasi. Legitimasi hanya dapat dilakukan melalui Pemilu.
“Dari Presiden, DPR, DPD hingga DPRD akan memiliki kekuasaan tanpa memiliki kedaulatan dan legitimasi. Akan berpeluang terjadi nya kudeta hingga gerakan revolusi sosial oleh elemen masyarakat, dan ini akan berbahaya bagi masa depan NKRI,” jelas Fachrul Razi yang juga alumni Ilmu Politik UI.
Penundaan Pemilu menurut Fachrul Razi, atas kepentingan partai politik yang tidak siap berkompetisi di Pemilu 2024. “Ini menunjukkan bahwa partai-partai pendukung pemerintah hari ini itu sudah mencapai titik kepanikan politik sebenarnya, dan kegaduhan politik ini dilakukan oleh mereka-mereka yang berada disekitar Pak Jokowi,” tegas Fachrul Razi.
DPD RI dan Pak LaNyalla, selaku ketua DPD selalu mengatakan, keprihatinan kepada nasib bangsa ini dibawah kepemimpinan pak Jokowi. “Nami di DPD RI prihatin dan kasihan melihat Pak Jokowi kalau terus digembosi seperti ini, bahkan Pak LaNyalla ingin bertemu beberapa kali dengan Pak Jokowi namun terhalang beberapa orang-orang disekitarnya,” keluh Fachrul Razi.
“Sekali lagi kegaduhan saat ini karena partai-partai disekitarnya yang tidak siap dan takut jika pemilu diadakan tahun 2024 mendatang, akibatnya masyarakat berpotensi menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan sehingga kemungkinan peluang revolusi sosial itu bisa terjadi,” imbuhnya.
Namun Fachrul Razi menambahkan bahwa, Pak LaNyalla selalu meredam keadaan masyarakat. “La Nyalla selalu berusaha meredam persoalan di daerah karena La Nyalla sayang melihat Pak Jokowi. Kita akan redam, kita tahan jangan sampai itu terjadi. Nah, itu yang harus diselamatkan sisa periode Pak Jokowi juga jangan dikotori oleh perilaku-perilaku dan etika politik kotor yang membuat rakyat ini akhirnya terpecah kembali,” ujar Fachrul Razi.
Lanjut Fachrul Razi, mengatakan bahwa, Demokrasi memberikan ruang bahwa pemilu adalah konsolidasi politik. “Kita sepakat pemilu adalah pesta demokrasi tapi bukan berarti kita menggunakan pemilu untuk mengobrak-abrik republik ini, mengobrak abrik konstitusi ini apalagi ada upaya melakukan amandemen konstitusi yang ujung-ujungnya adalah meloloskan tiga periode, itu upaya yang tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan rakyat sudah cerdas, DPD RI hari ini berada didepan rakyat dalam rangka menjaga konstitusi agar di obok-obok oleh merek-mereka, punya kepentingan kepentingan jangka pendek,” tutupnya. (Red).
