BANDUNG, Ekpos.Com >> Beberapa anggota Pansus 1 DPRD Kota Bandung mengomentari belum maksimalnya fungsi pengawasan oleh inspektorat terkait pelayanan pengaduan masyarakat belum maksimal.
Hal tersebut mencuat pada rapat kerja Pansus 1 melanjutkan pembahasan LKPJ di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung, pada Selasa, (17/5/2022).
“Berapa pengaduan masyarakat ke inspektorat masih minim, tapi sebenernya di lapangan banyak. Makannya ini fungsi inspektorat masih kurang, lebih banyak ke ormas dan lain-lain. contoh peran inspektorat dalam pengawasan dana PIPPK,” tutur Riana, anggota Pansus 1
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H. dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana, serta para anggota Pansus 1 yaitu H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Nunung Nurasiah, S.Pd., Hasan Faozi, S.Pd., Iman Lestariyono, S.Si., Drs. Heri Hermawan, M.Pd., Folmer S.M. Silalahi, ST., Sandi Muharam, SE, serta Hj. Salmiah Rambe, S,Pd.I., M.Sos.
Kali ini Pansus 1 membahas Realisasi Kinerja Kegiatan TA. 2021 bersama Bappelitbang, Inspektorat, dan Bagian Kesra.
Pada kesempatan tersebut, masing-masing OPD menyampaikan laporan hasil kinerja Tahun Anggaran 2021, salah satunya mengenai capaian target program dan pendapatan dan juga penyerapan anggaran.
Anggota Pansus 1, Hasan Faozi mengatakan, LKPJ tahunan ibarat sub-unit RPJMD 5 tahun, maka perlu ada cek ulang permasalahan setiap tahunnya, agar tidak selalu sama setiap tahunnya.
“Semua dinas dari awal LKPJ ini adalah sub unit dari RPJMD 5 tahunan. Di cross-check lewat LKPJ ini tahunan. Maka harus tahu permasalahan-permasalahan setiap tahunnya. Kalau seperti ini tidak akan selalu sama permalahannya,” kata Faozi.
Selain itu, beberapa Anggota Pansus 1 lainnya, mengomentari paparan Bagian Kesra mengenai bantuan dana hibah kepada guru agama di Kota Bandung yang masih belum terdata secara rapi.
Menurut Sandi Muharam, program bantuan guru mengaji di Kota Bandung perlu ditingkatkan. Selain itu ia berpesan agar ada verifikasi data penerima supaya informasi tidak simpang siur.
“Ini program yang bagus. Namun data hibah guru ngaji harus di-cross-check dari yang sekarang ada 1073 guru ngaji. Jangan sampe penerimaan tidak tepat sasaran. Insentif guru ngaji data harus jelas karena banyak, jadi harus digilir, datanya jelas siapa yang sudah, siapa yang belum,” kata Sandi.
Anggota Pansus lainnya memberikan masukan terkait sinkronisasi manfaat program-program SKPD dengan RPJMD.
Heri Hermawan mengatakan, perlu adanya sinkronisasi program SKPD dengan tujuan di RPJMD.
“Bappelitbang ini ada tugas substansial, yaitu melakukan koordinasi sinkronisasi gerak langkah program pembangunan Pemkot Bandung. Namun, dengan output 120 persen, outcome-nya apa? Apakah sudah on the track? Apakah SKPD sudah bisa disinkronkan dengan pembangunan Kota Bandung? Sehingga pansus 1 ini bisa merekomendasikan untuk solusi itu,” ujar Heri.
Salmiah Rambe mengatakan, program-program yang dibuat oleh pemerintah kota harus menjawab pertanyaan-pertanyaan atas permaslahan masyarakat Kota Bandung sendiri.
“Betul-betul melihat detail program-program pembangunan Kota Bandung. Contoh PIPPK berharap bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Memang diharapkan jadi solusi, kebutuhan masyarakat bisa terjawab dengan PIPPK. Misal karpet di masjid sudah dekil diharapkan bisa teratasi,” ucap Salmiah. *(indra/red)
