Nagekeo – ekpos.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian serius terhadap lemahnya pemerintah dalam memastikan market untuk UMKM.
“Selama ini Pelaku UMKM terus didorong untuk produksi. Calon-calon pelaku UMKM juga diberi pelatihan untuk berani terjun sebagai pengusaha UMKM. Tetapi sama sekali tidak ada data yang pasti dan riil tentang berapa jumlah market yang dapat menyerap produk mereka,” ujar LaNyalla, di Seminar Nasional UMKM Bangkit, Ekonomi Tumbuh
Komunitas UMKM Nagekeo Bangkit, di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Senin (30/5/2022).
Ia mengingatkan, hukum ekonomi tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, jika supply terlalu banyak, sementara demand tidak ada, maka yang terjadi adalah penurunan harga, atau pelaku usaha itu akan gulung tikar.
“Ini juga kritik kepada pemerintah di daerah-daerah yang gencar membangun sentra-sentra lokasi untuk pedagang, tetapi tanpa ada data market size di lokasi tersebut. Bahkan market tidak didesain untuk datang ke sentra-sentra tersebut. Akibatnya, pelaku UMKM hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan,” katanya.
Catatan kedua yang disampaikan LaNyalla adalah ancaman serius Resesi Global akibat ketegangan antara Barat dan Rusia yang disokong China.
“Ketegangan tersebut memicu krisis karena berkurangnya pasokan, akibat embargo dan penghentian supply beberapa komoditas penting. Ini sudah menjadi masalah struktural ekonomi global yang tidak mudah menyelesaikannya. Karena sudah menyangkut politik
perang,” katanya.
Menurutnya, prinsip globalisasi yang dulu diperjuangkan semua negara agar terjadi kebebasan pasar tanpa intervensi negara, kini tidak lagi menjadi prinsip.
“Saat ini ekonomi dan pasar ditentukan oleh kebijakan politik. Dan dalam ketegangan antara Barat dengan Rusia-China tersebut, tentu Indonesia terdampak. Yang paling nyata adalah Inflasi harga. Kenaikan harga akibat situasi ekonomi global akan kembali menghantam sektor industri karena menurunnya daya beli,” katanya.
Alumnus Universitas Brawijaya itu menambahkan, bila pasar tidak mendukung, pabrik terpaksa mengurangi produksinya. Akibat paling nyata adalah PHK kembali menghantui sektor industri.
“Hasil akhirnya, kemiskinan akan meningkat, karena kelas menengah menjadi turun kelas, bahkan bisa menjadi miskin. Sementara orang-orang kaya akan sembunyi saja, sambil menikmati suku bunga bank yang tinggi,” katanya.
Oleh karena, LaNyalla menilai Stimulus Ekonomi untuk UMKM tidak bisa dilepas hanya karena status Pandemi berubah menjadi Endemi. Apalagi jika pemerintah terpaksa harus menaikkan sejumlah harga energi, seperti listrik, LPG dan BBM untuk Industri maupun untuk kendaraan bermotor.
“Memang yang dinaikkan adalah BBM Pertamax atau Listrik 3000 watt yang diasumsikan digunakan oleh kelas menengah ke atas. Tetapi harus diingat kenaikan harga di level apapun, membawa multi effect karena faktualnya terjadi Inflasi,” terangnya.
LaNyalla pun mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru mencabut Stimulus Ekonomi untuk usaha rakyat, terutama UMKM.
“Baik itu bantuan modal, subsidi bunga bank, restrukturisasi pinjaman, dan keringanan-keringanan lainnya. Karena ancaman resesi global nyata di depan mata kita,” katanya.
LaNyalla hadir bersama Anggota DPD RI asal NTT Hilda Manefa, Asyera Wundalero, Angelius Wake Kako, Senator Sulsel, Andi Muh Ihsan, Senator Maluku Utara, Matheus Stefi Pasimanjaku, Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Kepala Biro Pimpinan DPD RI, Sanherif Hutagaol dan Staf Ahli Ketua DPD RI, Baso Juherman.
Hadir juga di acara seminar, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, Sekda Nagekeo, Drs Lukas Mere, Anggota DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat dan Perwakilan Bank Indonesia Catur Wibowo. (Red).
