Bandung, Ekpos.com – Dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsi petugas pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Pemasyarkatan Tahun 2022 , bertempat di El Royal Hotel Bandung selama 2 hari berturut – turut mulai Senin, 07 Juni 2022 s.d Selasa 08 Juni 2022 dengan tema “Membangun Karakter Petugas Pemasyarakatan Menuju Pemasyarakatan PASTI dan berAkhlak Mewujudkan Indonesia Maju” yang diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se – Jabar.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kakanwil Kemenkumham Jabar (Sudjonggo) sekaligus membuka kegiatan ini didampingi para pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkumham Jabar diantaranya, Kadiv Pemasyarakatan (Maulidi Hilal) Kadiv Administrasi (Anggiat Ferdinan) Kadiv Imigrasi (Yayan), Kadiv Yankumham (Heriyanto), Perwakilan dari BNNP Jabar dan Polda Jabar.
Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan beberapa point penting sebagai bahan evaluasi kinerja pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan antara lain :
1. Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SATOPS PATNAL melalui Deteksi dini dan INTELIJEN PAS di UPT Pemasyarakatan;
2. Lakukan evaluasi terhadap langkah-langkah pencegahan peredaran narkoba di UPT Pemasyarakatan Jawa Barat;
3. Implementasi SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana);
4. Lakukan evaluasi terhadap penanganan overstaying tahanan dan overload Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan;
5. Seluruh jajaran agar tetap waspada siaga terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran covid – 19 ini meskipun saat ini secara nasional menunjukkan angka penurunan;
6. Bekerja dan berkinerjalah secara solid, kompak, dan cepat agar capaian target kinerja pemasyarakatan tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tuntas dan berkualitas, khususnya di lingkungan Kemenkumham Jawa Barat;
7. Lakukan segera perubahan besar dalam reformasi birokrasi yang nyata tanpa banyak kata melalui peningkatan pelayanan yang prima bagi masyarakat; dan
8. Mendorong seluruh Ka.UPT untuk mewujudkan pembangunan zona integritas di UPT Pemasyarakatannya sebagai ajang pembuktian bagi pribadi-pribadi pejuang untuk membangun organisasi yang sarat dengan kinerja unggul dan jauh dari penyelewengan.
Semoga dengan adanya pertemuan, koordinasi dan konsultasi yang baik ini dapat menjadi salah satu bagian Program yang berarti dari hasil sinergi semua pihak dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.**
