Surabaya – ekpos.com – Forum Komunikasi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri (FKSH-UIN) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses di Jawa Timur, Senin (25/7/2022).
Pada pertemuan di Gedung Graha Kadin Jawa Timur, perwakilan FKSH-UIN meminta kesetaraan dalam hal persyaratan pencalonan CPNS.
Hadir dalam pertemuan itu, M Afham Syahad (Ketua FKSH-UIN), Sulaiman (Wakil Ketua FKSH-UIN), Sonia Karunia (Sekretaris Umum FKSH-UIN), Muhammad Nauval Farros (Bendahara Umum FKSH-UIN) dan Estu Marhendra (Koordinator Bidang FKSH-UIN).
Ketua FKSH-UIN, M Afham Syahad menjelaskan, beberapa dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan dimulai ketika adanya kebijakan terkait dengan gelar akademik.
“Mungkin persoalan ini terlihat sederhana, akan tetapi berdampak sekali terhadap situasi dan kondisi dunia akademik yang begitu sistematis,” kata Afham.
Menurut dia, hal tersebut penting untuk diperhatikan agar warga negara dalam menentukan aktivitas pekerjaannya, termasuk dalam proses rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dapat mengakomodasi semua pihak tanpa adanya diskriminasi.
“Kesempatan antara lulusan kampus Islam dan kampus umum berbeda. Padahal, kami juga mempelajari materi muatan yang sama. Yang menjadi pembeda, kami mempelajari hukum Islam,” kata dia.
Perbedaan peluang dan kesempatan itu tentu menjadi kekhawatiran lulusan para sarjana hukum dari kampus Islam.
“Kami hanya ada di dua slot CPNS saja yakni Kemenag dan MA. Di MA, kami hanya visa menjadi hakim Pengadilan Agama (PA) saja,” terang Afham.
Afham menyatakan ada tiga aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pertama, kata dia, memberikan kedudukan, peluang dan kesempatan yang sama dengan jumlah kuota yang seimbang di prasyarat pencalonan CPNS.
“Kedua, memberikan persyaratan yang seimbang dan penyamarataan gelar SH pada setiap lulusan kampus PTKIN agar tidak terjadi diskriminasi,” ujar Afham.
Ketiga, adanya pemberian jaminan bagi setiap lulusan PTKIN yang notabene lulusan kampus Islam untuk bisa masuk instansi pemerintah manapun sesuai gelar.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Dikatakannya, dalam proses penerimaan PNS, tak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal akademik.
“Diskriminasi itu hal yang sangat tak diperkenankan. Saya kira, ketika kualifikasinya memenuhi, setiap orang berhak untuk mengikuti CPNS,” kata LaNyalla.
Secara teknis, LaNyalla segera akan meneruskan aspirasi yang disampaikan untuk diperjuangkan di Komite III dan Komite I DPD RI yang terkait dengan kementerian agama dan kementerian PAN-RB. (Red).
