BANDUNG, Ekpos.Com >> Menyikapi adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Dedi Supandi menyatakan, dari 21.000 tenaga pendidik di Jabar lebih dari 50 persen telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara jumlah tenaga pendidikan yang dibutuhkan seluruhnya mencapai berkisar hingga 45.090.
“Dari sekitar 21.000 (tenaga honorer di lingkungan pendidikan) itu kemarin sudah diangkat menjadi PPPK sebanyak 10.633 orang,” jelasnya, Rabu (10/8/2022).
“Yang ASN (Aparatur Sipil Negara) itu ada sekitar 22.000 (orang), jadi kita butuh hari ini kekurangan guru itu memang ditutup oleh guru honorer sebanyak di 21.000 an,” tambahnya.
Namun dari adanya pengangkatan tersebut, Dedi mengaku akan melihat kembali dari sisi Passing Grade.
“Jadi yang lulus passing grade nanti akan kita perjuangkan secara bertahap seiring dengan adanya alokasi dana khusus BAU dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Maka dari itu ia berharap, terdapat keseimbangan antara jumlah mata pelajaran dan hasil kelulusan dari para tenaga honorer tersebut.
“Mudah-mudahan antara kondisi tujuan mata pelajaran dengan hasil kelulusan itu sesuai, tapi ini perlu disesuaikan kembali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan jumlah guru honorer di wilayah Jawa barat yang lolos ujian sertifikasi menjadi PPPK telah melebihi dari formasi ASN yang dibutuhkan.
Sehingga dengan adanya hal tersebut, menyebabkan adanya ribuan pekerja honorer lainya yang belum diangkat ke dalam formasi PPPK.
“Permasalahannya sederhana, kebutuhan PPPK dari formasi guru ini lebih sedikit dibanding mereka-mereka yang lulus ujian sertifikasi dan lain-lain. Nah karena kebutuhan lebih sedikit maka pastilah ada pihak-pihak yang belum masuk ke formasi,” ucap Ridwan Kamil.**
