BANDUNG, Ekpos.Com >> Konsep kota cerdas (kota cerdas) dirancang untuk membantu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, serta membangun kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna pada FGD Review Kebijakan Smart City Bandung di Balai Kota Bandung, Kamis (1/9/2022).
“Hasilnya bukan kita yang menilai tapi mereka lah yang akan percaya terhadap layanan terbaik kita,” ujar Ema.
Ema mengatakan integrasi dan komitmen merupakan modal utama untuk membangun konsep smart city yang menghasilkan pelayanan publik prima bagi masyakarat.
“Kepuasan pelayanan publik masyarakat adalah kewajiban kota. Kalau digitalisasi semua harus melakukan itu, apalagi SKPD yang sifatnya direct service seperti perizinan, dukcapil, layanan kebakaran, dan SKPD lain untuk melakukan pelayanan prima, progresnya jelas terukur ditopang teknologi,” katanya.
Menurutnya, pelayanan prima akan melahirkan kepercayaan masyarakat. Apalagi jika ditopang teknologi canggih sehingga membuahkan pelayanan yang semakin baik.
“Kota cerdas terutama dari segi pelayanan dan pembangunan berbagai teknologi. Maka dengan itu, berbagai inovasi, kolaborasi hadir untuk memberikan pelayanan yang maksimal,” kata dia.
“Pengelolaan smart city harus ada inovasi, kolaborasi maupun desentralisasi. Ini terintegrasi dengan sistem teknologi yang dibangun,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana mengatakan, rencana induk smart city dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus dibahas dan dievaluasi setiap tahun.
“Review ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana tercapai inovasi dan sesuai arah atau tidak. Amanat penilaian SPBE kita. Kita akan melaksanakan review peta rencana SPBE. Apa yang akan dilakukan SPBE di tahun 2023 mulai rencana maupun tata kelola,” ujarnya.
Saat ini, kata Yayan, proses integrasi berbagai aplikasi telah dilakukan pemerintah kota Bandung untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
“Proses integrasi yang sudah kita lakukan itu dari mulai kepegawaian, surat online, kependudukan, perizinan, dan lainnya,” kata dia.
Ia mengatakan, Smart city adalah pekerjaan rumah bersama antara pemerintah bersama stakeholder pentahelic kota.
“Ini semua merupakan kerja keras untuk bersama sama mewujudkan Bandung yang nyaman untuk warganya,” katanya.
Salah satu narasumber dalam FGD yang merupakan Akademisi Universitas Telkom, Ryan Adhitya Nugraha mengatakan salah satu yang menjadi poin penting yang harus dikembangkan dalam roadmap smart city kota Bandung adalah pemenafaatan teknologi non IT serta pengembangan SDM serta tata kelola smart city yang lebih umum dengan melibatkan seluruh stakeholder.
“Cerdas bukan hanya teknologi lebih luas menyiapkan infrastruktur, tata kelola, mengubah budaya dan menyiapkan sumber daya manusia,” katanya.
“Inovasi bukan hanya digitalisasi, tapi inovasi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.**
