Jakarta – ekpos.com – Minggu lalu Pak Mahfud MD buat pernyataan bahwa dana Otonomi Khusus yang telah digulirkan Pemerintah Pusat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 besar Rp 1.000 Trilyun lebih.
Berita itu sungguh mengagetkan Propinsi Papua dan masyarakat Indonesia. Kalau benar angka tersebut, maka dipastikan rakyat Papua sudah sejahtera atau setidaknya kemiskinan di Papua hampir nihil.
Penulis sangat ragukan klaim pak Mahfud MD tersebut. Dari berbagai informasi dan sumber yang penulis peroleh bahwa Dana Otsus tersebut baru sekitar 100 Trilyun atau mungkin lebih sedikit. Begitu penjelasan aktifis putera daerah Papua kepada penulis.
Akibat informasi dari pak Mahfud tersebut, beberapa teman penulis memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada penulis bahwa tidak benar dana otsus yang masuk ke Propinsi Papua telah mencapai Rp 1000 trilyun lebih.
Andai benar tentu kami di propinsi Papua rata-rata sudah memiliki tempat tinggal yang permanen atau setidak sudah pakai mobil
Coba diperiksa secara konprehensif berapa rupiah dana otsus yang ditransfer ke pemerintah daerah Papua, sehingga tidak menimbulkan distorsi.
Kementrian Keuangan RI pasti punya data yang akurat dan valid. Maka, Kemenkeu perlu menjelaskan secara transparan, terbuka dan jujur berapa besar dana otsus yang telah masuk ke Pemda Papua.
Setahu penulis memang ada dana Otonomi Daerah dan ada dana Otonomi Khusus. Apakah dana yang maksud pak Mahfud MD tersebut akumulasi dari kedua sumber dana itu? Meskipun digabung apakah angkanya sudah mencapai Rp 1000 trilyun lebih?
Olehnya hal ini perlu diluruskan, berapa besaran dana otsus yang telah mengalir ke propinsi Papua.
Sebab, bila tidak diluruskan bisa menimbulkan ketegangan dan kegaduhan di propinsi Papua. Bisa muncul spekulasi saling curiga dan saling menyalahkan antar masyarakat dengan Pemda-nya. Juga bisa menurunkan moral aparat Pemda disana. Mengingat yang berkata adalah pak Mahfud MD, Menkopolhukam.
Hal lain yang perlu diamati sejauhmana indeks Pembangunan dan indeks kemiskinan disana. Juga bagaimana pengawasan BPK dan DPRD propinsi Papua. Tentu kedua institusi ini punya data akurat dan valid, serta tahu kemana saja pos anggaran itu digunakan!! Kalau memang ada deviasi dan kebocoran tentu mudah untuk diketahui dan ditelesuri !! 😀🙏🇮🇩
H. Djafar Badjeber
Anggota MPR RI 1987-1992
