Jakarta – ekpos.com – Dukungan terhadap pengesahan KUHP nasional terus mengemuka dari berbagai kalangan. KUHP dinilai sebagai perwujudan reformasi hukum pidana nasional, setelah sekian lama Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda.
Pada kesempatan ini, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ediwarman, S.H, M.Hum menyampaikan bahwa, pembaruan KUHP nasional yang baru merupakan karya agung dari masyarakat. KUHP nasional merupakan produk bangsa kita sendiri yang berdasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila.
“KUHP yang lama masih merupakan produk kolonial Belanda yang sifatnya kapitalis dan liberalisme yang mana tidak sesuai dengan konsep yang ada pada UUD 1945,” kata Ediwarman saat menyampaikan testimoni terkait pengesahan KUHP pada Rabu (21/12/2022).
Pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan DPR yang mengesahkan KUHP nasional, dimana KUHP baru ini bukanlah sembarang KUHP yang disahkan begitu cepat. Pembahasan KUHP sudah dimulai sejak tahun 1963. Artinya, sudah begitu lamanya kita membahas dan menganalisis tentang KUHP nasional.
“Perancang-perancang pertama KUHP sudah meninggal. Maka, dengan lahirnya konsep yang baru ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar yang dilakukan oleh Presiden dan DPR pada periode ini,” kata Ediwarman.
Ediwarman meyakini, KUHP akan memberikan dampak yang positif bagi bangsa kita kedepan. Dalam konsep KUHP yang baru tidak ada lagi istilah kejahatan dan pelanggaran karena yang ada saat ini adalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.
“Konsep KUHP nasional yang baru merupakan produk bangsa kita sendiri yang sudah melakukan pembaruan secara komprehensif, sehingga akan membawa dampak positif bagi bangsa kita kedepan. Ini pure adalah produk bangsa kita bukan produk kolonial Belanda. Istilah kolonial Belanda atau kapitalisme sudah kita tinggalkan menuju bangsa yang Pancasilais,” pungkasnya. (Red).
