Singapore – ekpos.com – Deputi Kebijakan dan Strategi Keamanan Laut (Jakstra) Laksda Bakamla Gregorius Agung Widjono Djalu, M.Tr. (Han) hadir sebagai Panelis mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia pada kegiatan Piracy and Sea Robbery Conference and Maritime Round Table 2023 di Begonia Ballroom, Marina Bay Singapura, Kemarin.
Kegiatan diawali dengan Piracy and Sea Robbery Confrence dan dibuka oleh International Maritime Organization Secretary-General Mr Kitack Lim. Kegiatan yang diadakan oleh S. Rajaratnam School of International Studies (RSiS) dan ReCAAP ISC ini terbagi dalam 2 sesi.
Sesi pertama membahas perlunya kerjasama para penegak hukum negara-negara di Kawasan Asia guna menciptakan laut yang aman untuk kepentingan bersama. Materi disampaikan oleh perwakilan pelaku industri maritim, meliputi Manajer Global Head of Fleet Security, BW Group Capt. Geoffrey Pearson General, Manager Maritim Safety & Security BIMCO Ashok Srinivasan, Regional Southeast Asia & Environment Manajer Intertanko Elfian Harun.
Memasuki sesi ke-2, para panelis yang terdiri dari perwakilan penegak hukum di laut, meliputi Singapura Col Agustine Lim, Indonesia Laksda Bakamla Gregorius Agung WD, dan Filipina CG Commo Jay T. Tarriela menyampaikan beberapa upaya untuk terus meningkatkan kemampuan guna menjawab tantangan ancaman keamanan dan keselamatan di laut.
Terkhusus Indonesia, Bakamla RI melalui Deputi Jakstra Laksda Bakamla Gregorius Agung dalam paparannya mengatakan akan terus berupaya memperkuat koordinasi antar K/L yang berwenang di laut dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta menginisiasi terbentuknya Asean Coast Guard Forum (ACF) sebagai upaya penguatan pertukaran informasi diantara Coast Guard negara-negara ASEAN.
Kegiatan konferensi dihadiri lebih dari 100 orang yang berasal dari industri pelayaran, akademisi dan Lembaga lingkungan hidup. Pada kegiatan round table meeting 2023 juga dibahas pentingnya para pelaku industri maritim untuk melaporkan segala ancaman keamanan dan keselamatan yang terjadi kepada para penegak hukum di laut, sebagai bahan evaluasi dan analisa guna menyusun langkah-langkah strategis penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di laut.
