Oleh Prof. Dr. Eko Supriyanto P. H.Eng
Jakarta – ekpos.com – Harus menggunakan kartu elektronik misalnya KTP, kartu BPJS, kartu asuransi atau tanda pengenal lainnya, atau bahkan harus membawa handphone untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bukanlah tujuan era revolusi industri 4.0. Ini adalah ciri-ciri revolusi industri 3.0 yaitu digitalisasi yang sudah kadaluwarsa.
Di era revolusi industri 4.0, atau era sistem fisik maya (mayanisasi) dimana data pasien sudah terhubung secara nasional, artificial intelligence sudah diaplikasikan, proteksi keamanan data pasien sudah diimplementasikan, dan internet sudah digunakan di seluruh fasyankes, maka kartu atau gadget sudah tidak diperlukan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Pasien dalam keadaan sadar atau tidak sadar dapat diidentifikasi melalui wajah, sidik jari atau biometrik lainnya yang sudah terdaftar.
Dengan identifikasi biometrik, maka pasien tidak perlu risau datang ke fasyankes. Tidak perlu memiliki atau membawa kartu, tidak perlu membawa handphone atau media digital lainnya.
Hal ini tentunya akan menghemat biaya baik untuk pasien dan juga untuk penyedia layanan kesehatan, karena tidak memerlukan investasi berbagai kartu, yang kadang menjadi celah untuk inovasi dalam korupsi.
Selain itu penggunaaan biometrik, juga mampu menyelamatkan pasien dalam kondisi darurat atau sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri yang memerlukan pelayanan segera, karena akses rekam medis pasien dapat diperoleh secara cepat oleh fasyankes, sehingga tindakan penyelamatan pasien dapat dilakukan secara tepat waktu.
Untuk mengimplementasikan ini, pemerintah perlu memiliki cetak biru transformasi digital yang lebih sistemik, jangka panjang dan berkelanjutan, dengan mengikutsertakan komponen tujuan pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pengelolaan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, organisasi dan institusi kesehatan, serta sarana, prasarana dan teknologi revolusi industri 4.0.
Kunci untuk mengimplementasikan hal ini bukanlah lagi terletak pada teknologi, tetapi lebih kepada manusia dan organisasi pelaksananya. *Mampukah sumber daya manusia dan organisasi kesehatan di indonesia bertransformasi lebih cepat untuk meningkatkan kenyamanan dan mutu pelayanan kesehatan secara lebih merata?*
Penulis adalah, guru besar dalam bidang manajemen pelayanan kesehatan, informatika kesehatan, artificial intelligence dan robotics di Universitas Teknologi Malaysia dan Universitas Teknologi Ilmenau Jerman, serta pakar WHO dan KEMENKES RI dalam bidang kesehatan digital. **
