BANDUNG, Ekpos.Com — Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung mengingatkan Disdik Kota Bandung untuk menyosialisasikan sistem PPDB daring secara masif dan merata, agar seluruh orang tua murid mengerti prosesi pendaftaran anaknya.
Hal itu ia ungkapkan pada rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah menengah Kejujuran (PSMK) Dinas Pendidikan Prov Jabar Edy Purwanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat Ai Nurhasan, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Syurya Santana.Selasa (31/5/2023).
“Kita berharap tidak ada lagi kesalahan sistemik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena sudah berbasis online. Bagaimana pun, tidak semua orang tua murid tidak mengerti dan paham (sistem online),” ucap Achmad.
Achmad Nugraha berpesan agar kepala sekolah agar merespons ketika orang tua murid ingin bertemu langsung.
Achmad meminta kepada pemerintah provinsi untuk tegas agar tidak ada lagi ijazah yang disimpan di sekolah, baik negeri maupun swasta.
“Sebaiknya segera diberikan saja kepada siswa. Tinggal diumumkan secara terbuka kapan pengambilan ijazah, dan jangan dikaitkan dengan persoalan pembiayaan siswa di sekolah,” katanya.
Achmad Nugraha mengatakan, bagi siswa dari keluarga tak mampu yang bersekolah di swasta tak usah khawatir. DPRD Kota Bandung akan mendorong terkait Bantuan Anggaran kepada sekolah SMA/SMK Swasta yang ada di Kota Bandung.
“Kita juga akan menyampaikan kepada pihak provinsi untuk bantuan-bantuan agar sesuai dengan distribusinya, itu salah satu aspirasi warga Kota Bandung bukan aspirasi sekolah,” kata Achmad.
Achmad pun mengimbau masyarakat agar tidak selalu menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama karena pemerintah memiliki keterbatasan. Saat ini banyak sekolah swasta berkualitas di Kota Bandung yang bisa menjadi pilihan.
“Bersekolah itu tidak harus selalu di negeri karena negeri ini mempunyai keterbatasan. Itulah mengapa masa depan bangsa harus didukung oleh masyarakat, salah satunya sekolah-sekolah dari swasta,” tuturnya.* (Nicko/red).
