Jakarta – ekpos.com – Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro memberikan sambutan arahan pada acara dialog nasional penguatan sinergitas lintas sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting, Rabu (21/6/2023) di Maia Hotel, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan itu, Suhajar menyampaikan, berkaitan dengan pentingnya fokus pada pencapaian target penurunan stunting 14% pada 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rakernas Bangga Kencana pada Januari 2023 lalu.
“Jika mencermati tren penurunan stunting yang terjadi di daerah saat ini, tidak mustahil untuk mencapai target 17,5% pada 2023, atau penurunan 4,1% dari tahun sebelumnya seperti yang dilansir Survey Status Gizi Indonesia,” kata Suhajar.
Lebih lanjut, Suhajar menambahkan, hal tersebut dapat dicapai apabila seluruh komponen yang terlibat serta unsur pemerintah daerah, khususnya TPPS hingga masyarakat, bersama-sama bekerja mengawal cakupan layanan di antaranya remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin), keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi, serta keluarga berisiko stunting yang layak mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.
Suhajar menilai, dengan terbentuknya TPPS diharapkan dapat menjadi daya dukung untuk percepatan penurunan stunting secara nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Berdasarkan data SSGI tahun 2021, terdapat lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat sebesar 971.792, Jawa Tengah sebesar 651.708, Jawa Timur sebesar 508.618, Sumatera Utara sebesar 347.437 dan Banten sebesar 268.158.
Sementara tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 37,8%, Sulawesi Barat sebesar 33,8%, Aceh sebesar 33,2%, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4%, Sulawesi Tenggara 30,2%, Kalimantan Selatan 30,0%, dan Kalimantan Barat 29,8%.
Memperhatikan kondisi tersebut, Suhajar mengatakan, TPPS perlu didorong untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya karena fokus utama TPPS yang telah terbentuk, terutama di setiap provinsi dan kabupaten/kota yaitu untuk memastikan setiap sasaran prioritas stunting mendapat akses layanan yang berkualitas.
Pada akhir sambutannya, Suhajar berharap, daerah dapat menemukenali kegiatan atau pun upaya yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kinerja TPPS dengan menyeimbangkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan bersifat non fisik dan fisik.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Utama BKKBN; Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kemenkes, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat KPPN/Bappenas, Asdep Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kemenko Bidang PMK, serta perwakilan TPPS di 12 provinsi lokus stunting tahun 2023 yang hadir, baik secara luring maupun daring.
Hadir juga secara luring Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan, Asisten I Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Banten serta hadir secara daring koordinator TPPS di 251 kabupaten/kota di 12 provinsi lokus stunting 2023. Sedangkan peserta pusat terdiri dari kementerian/lembaga terkait. (Red).
