Balikpapan, ekpos.com – Bakamla RI gelar Seminar Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional dalam rangka keamanan wilayah perairan pada Ibu Kota Negara. Seminar tersebut berlangsung selama dua hari di salah satu hotel Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (19/9/2023).
Seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan sistem keamanan laut nasional yang efektif bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia guna mencapai visi poros maritim dunia. Selain itu, dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, seminar ini juga diharapkan dapat memberikan ide dan saran bagi penguatan keamanan laut guna mendukung keamanan Ibu Kota Negara baru.
Seminar dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemenhub, TNI AL, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Bakamla RI, dosen serta mahasiswa dari beberapa Universitas di wilayah Indonesia Tengah.
Pada seminar ini terdapat beberapa pemateri, yaitu Sekretaris Utama Bakamla RI Laksda TNI Tatit E. Witjaksono, Ahli Hukum Internasional Universitas Indonesia Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D., Ahli Kelautan Institut Pertanian Bogor Ahmad Solihin, Perwakilan Pengguna Laut HNSI dan INSA, serta Ketua PPUU DPD RI dan IOJI.
Dalam seminar tersebut, terdapat kesepakatan dalam rangka pengamanan laut Ibu Kota Negara dibutuhkan penguatan sistem keamanan laut nasional, mengingat wilayah Ibu Kota Negara baru berdekatan dengan ALKI II yang merupakan jalur padat pelayaran niaga. Selain itu, seluruh peserta sepakat untuk mendorong penguatan kelembagaan Bakamla RI sebagai Indonesia Coast Guard dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang saat ini masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. Dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diharapkan Indonesia nantinya memiliki coast guard yang sejajar dengan coast guard yang dimiliki oleh negara-negara di dunia.
Secara khusus, Bakamla RI selaku penyelenggara seminar berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan dorongan bagi penyusun kebijakan untuk penguatan sistem keamanan laut nasional di masa yang akan datang, sehingga sektor kelautan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi terhadap perekonomian Indonesia dan pengamanan wilayah laut khususnya di Ibu Kota Negara baru. (Humas Bakamla RI)
