Cimahi, Ekpos.com
Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu perubahan iklim dengan memberikan edukasi Program Kampung Iklim Tahun 2023 kepada masyarakat yang terdiri dari unsur Ketua RW, unsur PKK dan swasta yang diselenggarakan pada Selasa (07/11/2023) bertempat di Aula gedung A Pemkot Cimahi.
Sekretaris Daerah Kota Cimahi H.Dikdik S. Nugrahawan yang membuka secara resmi kegiatan tersebut dalam sambutannya menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dunia, kerena dampak yang ditimbulkannya telah dirasakan di berbagai negara di belahan dunia seperti meningkatnya intensitas badai tropis, kenaikan permukaan air laut, curah hujan yang ekstrim, peningkatan temperatur secara signifikan, kemarau panjang dan lain-lain. perubahan iklim juga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai wabah penyakit, munculnya area kumuh, dan terhambatnya ekonomi masyarakat akibat longsor, kemarau, banjir, dan lain-lain.
Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi perubahan iklim adalah program kampung iklim (ProKlim) Tingkat Nasional sejak tahun 2012. Program kampung iklim merupakan pemberian penghargaan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
“Hari ini kita melakukan edukasi program kampung iklim, dengan harapan materi yang disampaikan ini bisa tersebar luas ke seluruh masyarakat, agar warga Masyarakat menjadi lebih tahu mengenai Program Kampung Iklim, dengan harapan hal ini dapat lebih meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Cimahi” tuturnya saat diwawancarai awak media.
Dikdik menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung ProKlim, diantaranya pemberian bantuan biopori, ipal komunal, sumur resapan dan mendukung urban farming. Hingga tahun 2023 ini terdapat 12 (dua belas) lokasi RW yang telah berpartisipasi dalam keikutsertaan program kampung iklim. Sembilan diantaranya mendapat penghargaan sebagai wilayah kampung iklim kategori utama, dan tiga lokasi mendapatkan penghargaan madya.
Untuk menghadapi perubahan iklim menurut Dikdik diperlukan kerjasama dan sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat serta upaya yang berkesinambungan untuk mengantisipasi terhadap adanya dampak perubahan iklim serta untuk membangun kota cimahi menjadi kota yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.
“Berkenaan bagaimana di Kota Cimahi saya berharap kita bisa lebih peduli dengan lingkungan kita, dengan adanya perubahan iklim tentunya akan berdampak, oleh karena itu dampak yang terjadi ini harus kita minimalisasi selain dari upaya kita melakukan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Cimahi” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Chanifah Listyarini, Narasumber dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.*** HG/IKPS
