Medan – ekpos.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menyelenggarakan aksi mimbar rakyat di Taman Makam Pahlawan, Jl SM Raja Medan, pada Selasa sore (12/12/2023).
Dalam aksi damai ini, mereka menyoroti dan menolak politik dinasti yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, sambil menuntut pertanggungjawaban atas kinerjanya.
Aksi mimbar rakyat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh mahasiswa, antara lain Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Sumut (KAMMI) Sumut, Wira Putra, Ketua Umum Badko HMI Sumut, Abdul Rahman, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Utara, Tarmizi, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara, Kamaluddin serta Ceperianus Gea dari Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Sumut, Nad.
Melalui keterangannya, Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra, menyoroti kinerja Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Fokus utamanya adalah terkait undang-undang omnibus law yang dianggap merugikan jutaan pekerja dan buruh. Wira Putra juga mencermati penunjukan putra kandung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Ia menyebut, hal ini sebagai fenomena pertama di dunia di mana seorang presiden yang masih berkuasa menunjuk anaknya sebagai wakil presiden.
Kelompok mahasiswa yang dikenal sebagai Kelompok Cipayung Plus di Sumut menyatakan, Jokowi sebagai musuh bersama dalam unjuk rasa ini. Para pemimpin mahasiswa, seperti Ketua Umum Badko HMI Sumut, Abdul Rahman, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Utara, Tarmizi, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara, Kamaluddin dan Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Sumut, Nad, turut menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti.
Mereka menilai bahwa, politik dinasti melanggar konstitusi, merusak tatanan demokrasi, bahkan dianggap lebih buruk daripada rezim Soeharto. Dalam pernyataan sikap mereka, para mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Pemimpin mahasiswa juga mengkritik kegagalan Jokowi dalam memberantas korupsi dan nepotisme di Indonesia, dengan banyak menteri kabinet Joko Widodo yang terlibat kasus korupsi. Mereka menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban atas proyek politik yang dianggap gagal di seluruh Indonesia.
Aksi ini juga mengajukan permintaan agar TNI dan Polri tetap netral dalam arus situasi politik dinasti. Setelah orasi selesai, peserta aksi meninggalkan Taman Makam Pahlawan dengan tertib. (Red).
