BANDUNG, Ekpos.Com — Sebanyak 27 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat berkoordinasi mengenai kesiapan penyelenggara pemilu yang tersisa 7 hari lagi di Sport Jabar, Rabu (7/2/2024).
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyampaikan, pertemuan kali ini untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam mempersiapkan pemilu di wilayah Jabar. Terutama dalam pengawasan di masa-masa tenang.
“Jumlah TPS Jabar ini terbanyak se-Indonesia. Kita pastikan seluruh masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa menyalurkan hak pilihnya,” ucap Bey.
Ia mengimbau agar Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) turut terlibat menjaga kelancaran pemilu, mengingat BMKG memprediksi curah hujan ekstrem akan terjadi hingga Maret.
“BPBD antisipasi potensi bencana agar tidak mengurangi hak pilih dari masyarakat. Untuk KPU, penghitungan suara harus dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni menyebutkan, pada tahun 2024 ada dua momentum penting pesta demokrasi yakni pemilu serentak dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November mendatang.
“Jabar menjadi provinsi terbesar dengan jumlah DPT sebanyak 35.714.901 pemilih yang tersebar di 140.457 TPS,” sebut Ummi.
KPU Jabar telah melantik 989.133 orang KPPS dari seluruh total penyelenggara pemilu sebanyak 1,3 juta orang.
Ia menambahkan, KPU Jabar juga telah melaksanakan distribusi logistik yang terdiri dari 183 juta lembar surat suara dan 750.000 kotak suara.
“Target distribusi ini paling lambat sampai tanggal 12 Februari sampai ke seluruh TPS se-Jawa Barat,” katanya.
Sedangkan itu, Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zamzam menjelaskan, meski tersisa 7 hari lagi, tapi kampanye hanya efektif sisa satu hari lagi. Sebab tanggal 10 Februari seluruh aktivitas kampanye pemilu harus terhenti karena memasuki masa tenang.
“Bagi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, masa tenang 11-13 Februari bukan merupakan masa tenang bagi kami. Justru detik-detik jelang pemungutan suara ada berbagi macam potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Bisa sifatnya kampanye di masa tenang, money politik, politisasi SARA, info hoaks, atau politisasi birokrasi,” ungkap Zacky.
Ia mengaku, sampai saat ini Bawaslu Jabar telah menangani 131 laporan maupun temuan Panwaslu terkait pelanggaran pemilu.*
