BANDUNG, Ekpos.Com — Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung tahun 2023, memperoleh skor 3,98, mampu melebihi target RPJMD di angka 3,5.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
“Jika masyarakat masih merasa kesulitan atau lambatnya pelayanan, untuk apa SPBE tinggi. Harus ada ukuran dari masyarakatnya. Manajemen dan audit SPBE kita masih perlu ditingkatkan,” ujar Ema dalam kegiatan Persamaan Persepsi, Survey Evaluasi SPBE, Rabu (21/2/2024).
Baginya, indikator SPBE harus memenuhi aspek substansial dan tak hanya formalitas. Konteks layanan harus serba terbuka, cepat, dan terintegrasi.
“Jangan ada ego sektor dalam berbicara SPBE. Seharusnya pemikiran kita ini adalah pemikiran Pemkot, bukan lagi OPD. SPBE itu tim, tidak bisa berbicara ego OPD. Selama masih berpikir sektoral, nilai yang kita dapatkan itu hanya formalitas,” tegasnya.
Melanjutkan penjelasan Ema, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana mengungkapkan, perlu adanya kesamaan persepsi dalam memaknai arsitektur dan peta rencana SPBE.
“Kadang masih ada persepsi jika SPBE hanya punya Diskominfo. Padahal ini milik bersama, sebab tidak mungkin 47 indikator ini terpenuhi hanya dari kami,” tutur Yayan.
Sebagai bagian dari smart city, survei arsitektur dan peta rencana SPBE perlu dimatangkan bersama agar tidak salah langkah dan lebih efisien.
“Kami berharap, melalui SPBE ini bisa menjadikan Kota Bandung sebagai barometer dan icon teknologi. Ke depan kami ingin punya gedung sendiri berisikan data center dan media center. Bahkan bisa dijadikan digital service, tempat anak muda berkumpul membangun ekosistem teknologi,” harapnya.
Sementara itu, CEO PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI), Tony Dwi Susanto memaparkan, SPBE merupakan transformasi digital pemerintahan. Ringkasnya, menentukan teknologi yang tepat untuk digunakan dalam pekerjaan pemerintahan.
“Pemerintah itu banyaknya generasi X dan Y. Sedangkan saat ini kita melayani gen milenial, sehingga harus melek teknologi,” seru Tony.
“SPBE bukan hanya teknologi dan bukan hanya tanggung jawab Diskominfo. Banyak sekali pihak lain yang terlibat. Misalnya, pada aspek manajemen saja sudah banyak penanggungjawabnya. Manajemen SPBE itu tanggung jawab Inspektorat. Manajemen keamanan SPBE persandian itu tugas Diskominfo. Manajemen data itu Bappelitbang. Manajemen aset TIK tanggung jawabnya BKAD. Lalu, Manajemen SDM TIK tanggung jawabnya BKPSDM,” paparnya.
Oleh karena itu, untuk memperkuat SPBE harus perkuat juga tim koordinasi SPBE baik di ranah strategis maupun asesor internal.*
