Oleh: Abdul Rohman Sukardi (Pengamat Sosial)
Jakarta – ekpos.com – Prabowo, capres terpilih 2024 (menurut _*Quick Count*_) hari ini menyandang predikat jenderal penuh. Ia menerima kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan. Bintang 4. Melalui Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024.
Presiden Jokowi mengungkapkan pemberian gelar itu melewati verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Prabowo dinilai memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan TNI dan bangsa.
Ada implikasi lain dari penganugerahan Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo itu.
_Pertama_, pengakuan kontribusi kebangsaan. Ia termasuk Jenderal pemikir, gemar membaca. Wawasannya luas. Pemikiran dan gerak langkahnya banyak menjadi inspirasi.
Ia menulis buku. Ia buktikan spirit keprajuritan tanpa kenal menyerah. Oleh tantangan dan rintangan dalam fase panjang. Sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden. _Endurance_ (daya tahan) perjuangannya layak diteladani.
_Kedua_, pengembalian nama baik. Prabowo dituding, di-_framming_, sebagai penjahat HAM dalam rentang panjang. Oleh Kasus Mei 1998. Walaupun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. _Framming_ itu menyandera keberlangsungan karirnya.
Ia hadapi semua _framming_ itu tanpa rasa takut. Ia yakinkan semua pihak, ia tidak bersalah. Ia bukan penjahat HAM. Tidak memusuhi rakyat. Justru berjuang untuk rakyat. Tapi difitnah memusuhi rakyat.
Semua presiden paska 1998, tidak pernah ada yang menyeret ke pengadilan. Waktu membuktikan ia tidak pernah diadili.
Bisa dimaknai tidak ada ‘bukti pendukung _framming_ publik’, ia bersalah.
Jika ia bersalah, semua presiden pasca 1998 seharusnya diseret ke pengadilan. Karena melindungi penjahat HAM. Atau jika bener bersalah, tentu ada presiden yang tidak melindungi.
Artinya ia hanya korban _framming_ politik. Nama baiknya harus dipulihkan.
Pemberian gelar jenderal merupakan penegasan Prabowo tidak bersalah. Ia berhak memperoleh respek, rasa hormat. Atas dedikasinya untuk TNI dan Rakyat Indonesia.
_Ketiga_, pemicu runtuhnya persepsi TNI/ABRI sebagai musuh dan penindas rakyat. Radikalisasi massa untuk _conditioning_ pelengseran Presiden Soeharto, menjadikan TNI tertuduh.
Ketegasan TNI menjaga stabilitas dituding sebagai penindas atau represi kepada rakyat. Setiap terjadi kekerasan dalam masyarakat selalu di- _framming_ sebagai benturan antara _state_ dan rakyat.
TNI/ABRI dipahami dan ditempatkan sebagaimana konsep ketentaraan di negara-negara lain. Lahir dari tentara bayaran. Sebagai alat perjuangan kaum elit.
Konsep ketentaraan di Indonesia berbeda. Jiwa ABRI adalah tentara rakyat. Pada saat kelahirannya ia bernama BKR (Badan Keamanan Rakyat). Lahir dari laskar-laskar perjuangan rakyat melawan penjajah.
Kemudian berubah nama menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Selanjutnya menjadi TNI/ABRI.
Dari sinilah lahir istilah *“TNI timbul tenggelam bersama rakyat”*. Oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Prinsip itu sebagai deklarasi sekaligus ekspresi kekecewaan tentara terhadap para politisi yang dipimpin Presiden Soekarno.
Menghadapi agresi II, Presiden Soekarno beserta sejumlah kabinet memilih menyerah kepada Belanda. Dibanding harus memimpin perlawanan rakyat. Panglima Soedirman kecewa.
Jenderal Soedirman kemudian menempuh jalan gerilya. Timbul tenggelam bersama rakyat. Ibukota Yogyakarta kemudian direbut melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 di pimpin Letkol Soeharto. Esensinya TNI itu laskar perjuangan rakyat. Bukan elemen terpisah dari rakyat.
Untuk katalisasi gerakan dan radikalisasi massa
gerakan reformasi, secara isu menempatkan TNI sebagai musuh. Muncul tuntutan *“Hapus Dwifungsi ABRI”*.
Prabowo, adalah salah satu yang di _framming_ sebagai figur elit penindas rakyat itu. Ia dituding penjahat HAM. Padahal ia bermaksud timbul dan tenggelam bersama rakyat. Sebagaimana prinsip Jenderal Soedirman.
Penganugerahan status sebagai jenderal melengkapi posisinya sebagi capres pilihan rakyat. Sebuah pengakuan bahwa Prabowo memang bersama rakyat.
Perspektif bahwa TNI sebagai elemen terpisah dengan rakyat, penindas rakyat, itu tidak benar.
_Keempat_, Kembalinya kemanunggalan ABRI dan rakyat. Patahnya persepsi pemisahan antara rakyat dan TNI akan memicu kembalinya kemanunggalan ABRI dan Rakyat. Bukan berarti Dwifungsi akan dikembalikan.
Dwifungsi hadir merespon kelangkaan SDM penyelenggara negara pasca Belanda hengkang. Orang-orang Belanda kembali ke negaranya. Termasuk pasca nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Iklim berbangsa juga dipenuhi instabilitas.
Disiplin SDM, manajamen organisasi, dan nasionalisme, paling rapi tersedia pada TNI. Maka TNI dikaryakan.
Kini situasi berbeda. SDM sudah melimpah. Organisasi penyelenggara negara telah terbentuk hingga bawah. Tidak ada alasan untuk menghidupkan Dwifungsi.
Kemanunggalan rakyat dan TNI bukan berati hidupnya kembali Dwifungsi.
_Kelima_, efektifnya Hankamrata. Kembalinya kesadaran TNI merupakan tentara rakyat, memudahkan implementasi Hankamrata. Segenap rakyat memiliki kesadaran untuk turut serta mewujudkan pertahanan rakyat semesta.
Apakah dampaknya akan seperti itu?, L5
Menumbuhkan kembali kesemsraan rakyat dan TNI? Kita tunggu saja realitanya.
ARS (Abdul Rohman Sukardi), 28-02-2024
