NANDUNG, Ekpos.Com –Pemkot Bandung terus melakukan berbagai strategi untuk pengendalian inflasi dan memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 1445 H.
“TPID Kota Bandung terus mengoptimalkan berbagai program untuk terus menjaga angka inflasi, memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan,” kata PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono
usai menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),
di Hotel Hilton Bandung, Rabu (6/3/2024).
Acara tersebut bertajuk Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri serta Perluasan Digitalisasi Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat.
Sebagai informasi, Pengendalian inflasi Kota Bandung year on year (YoY) terhadap Februari 2023 sebesar 1,95 persen. Hasil ini menjadikan Kota Bandung sebagai kota dengan inflasi tahunan terendah di Jawa Barat.
Pemkot Bandung juga rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, pasar murah, hingga program lain sebagai upaya pengendalian inflasi.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dalam arahan bagi kab/kota dalam menghadapi pengendalian Inflasi menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri, TPID bersama Satgas harusmelakukan operasi pasar terkait pemantauan dan pengawasan harga serta stok dan menstabilkan harga.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga saya harap menyiapkan bantuan sosial pangan atau sembako yang bersumber dari APBD. Penyaluran bantuan dilakukan menjelang hari raya Idulfitri 1445 H,” kata Bey.
Selanjutnya, Pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar dapat memenuhi standar cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).
Lalu, pemanfaatan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) secara efektif dan selektif dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan, ketersediaan bahan pangan, subsidi distribusi pangan dan bantuan sosial pangan pemenuhan pasokan pangan
“Pemerintah daerah harus konsisten melaporkan data hasil pemantauan harga untuk komoditas pangan. Serta mengintensifkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” ungkapnya.*
