DEMAK || ekpos.com – Bertempat di NN Cafe, PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) kabupaten Demak, melakukan “NGOPI PILKADA” (Ngobrol Pintar Pilkada), dalam diskusi santai sambil nyruput wedang dan gorengan. Acara ngopi pilkada dihadiri oleh Noor Salim, Ketua PGSI Demak bersama beberapa pengurus, baru baru ini.
“Hingga saat ini, masih terdapat pemahaman yang kurang tepat oleh sebagian orang, yaitu memahami profesi yang dianggap saru dan tabu berbicara politik, yaitu profesi Kiyai dan Guru,” jelas Salim melalui keterangan tertulisnya, Minggu (5/4).
Lebih lanjut ia menjelaskan, tugas utama guru adalah mendidik siswa namun ada tugas lain yaitu menjadi role model bagi publik. Maka dalam pilkada, guru harus ambil bagian dengan cara menjadi warga politik yang baik guna mensukseskan kontestasi pilkada.
Dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Pilgub, kita bisa menjadi role model, menghadirkan warna politik yang ramah serta sejuk, mencounter hoaks yang biasanya bertebaran di medsos, tuturnya.
“Sebagai guru juga dapat berkontribusi aktif, entah dengan memberikan pendidikan politik bagi siswa sebagai pemilih pemula, hingga menjadi pelaksana adhoc tingkat PPK, Panwascam, PPS, PKD hingga KPPS, Pengawas TPS,” tambah Ketua PGSI.
Terkait siapa dan bagaimana pasangan ideal calon Bupati-Wakil Bupati Demak pada gelaran pilkada serentak yang akan dilaksanakan November 2024 nanti, berikut paparannya:
PERTAMA, Pasangan yang Ideal.
Ideal itu relatif, tergantung siapa, bagaimana dan darimana sudut pandangnya, kalau menurut saya sebagai praktisi pendidikan dan ketua PGSI, tentu yang ideal adalah calon yang punya visi terhadap dunia pendidikan, dan visinya tidak asal- asalan apalagi ugal ugalan, yaitu mampu mengangkat harkat martabat guru dengan mensejahterakan selayaknya orang bekerja, jangan pelit dengan guru, agar kepemimpinan berkah.
KEDUA, Pasangan yang berimbang.
Maksudnya berimbang terdiri dari koalisi Nasionalis-Religius atau sebaliknya Religius-Nasionalis. Fakta saat ini rakyat di Demak tidak bisa lepas dari ramuan koalisi partai berbasis nasional dengan partai berbasis keagamaan.
KETIGA, Kapasitas, Elektabilitas dan Modal.
Dari dua hal didepan, pastinya calon kepala daerah harus memiliki kapasitas yang kuat, dan elektabilitas dan popularitas yang tinggi, juga tak kalah penting adalah modal yang besar.
Diakhir Ngopi Pilkada, Salim menyampaikan bahwa, pada akhirnya siapa yang mau diusung, berkoalisi dengan partai apa, ada pada prerogatif ketua parpol kabupaten dan ketum DPP Partai masing-masing. (Red).
