Damai Hari Lubis (Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212)
JAKARTA || Ekpos.com – Demi menjaga tenggelamnya P. Jawa, dan Jakarta sebagai Ibukota NRI, serta melindungi masyarakat pesisir sepanjang pantai Utara P. Jawa dari bahaya banjir, selain diantaranya termasuk melindungi keselamatan Istana Presiden di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dan Tugu Monas hasil konsep politik Mercu Suar, salah satu monumen program peninggalan Ir. Soekarno, Presiden pertama RI dan salah seorang Proklamator Kemerdekaan RI. Kesemuanya ini adalah peninggalan sejarah selain sebagai simbol historis perjuangan berdirinya Negara Indonesia yang merdeka dari kolonial, sehingga patut bahkan wajib dijaga dilindungi dan dilestarikan, bukan diabaikan.
*_Maka Prabowo sepertinya akan mengenyampingkan sementara projek IKN Program Presiden Jokowi, yang kata Hasto Kristiyanto, Sekum PDIP. “IKN dibangun tanpa kajian yang matang.”_*
*_Dan pernyataan Hasto ini, sempat membuat telinga Jokowi memerah, lalu tidak lama diikuti kepala daerah IKN dan wakilnya mundur, karena “sudah 11 bulan tak digaji “. Tak lama kemudian KPK pun merampas Hand Phone ajudan Hasto di Gedung KPK. Melanggar UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perilaku KPK sat itu, seperti petugas polri menangkap maling tertangkap tangan._*
Program IKN. akan dikesampingkan bahkan akan dibatalkan mirip program TAPERA, sudah lama diprediksi oleh penulis.
Karena selain Prabowo butuh konsentrasi terhadap agenda program yang Ia cita-citakan Demi Kehidupan Bangsa dan Negara RI kedepannya. Dan tentunya hasil tim kajian/ analisa Prabowo menyatakan program IKN. belum pas waktunya, dan sedikit manfaatnya, bahkan hanya bakal menambah utang dan kerugian perekonomian negara.
Ada info A.1, diantaranya yang sudah disampaikan oleh Hasyim Djojohadikusumo, Pembina Partai Gerindra, “Prabowo akan segera membangun Tembok atau Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW)”.
Projek GSW ini tentunya akan memakan waktu tidak cukup 5 tahun, mungkin dalam 10 tahun, bahkan bisa mencapai penyelesaian dalam kurun waktu 20 tahun atau lebih. Sementara estimasi anggaran GSW cukup fantastis, kira-kira sebesar USD 50-60 miliar sama dengan Rp776.620.000.000.000 sampai Rp.931.944.000.000.000. atau 931 Triliun lebih.
Maka Jokowi yang bakal lemah dan lunglai paska 20 Oktober 2024. Akan menonton “karma politik atas sepak terjangnya yang suka melupakan jasa orang-orang dekatnya”. Jokowi hanya bisa menyaksikan program penggantinya adalah bukan agenda “keberlanjutan pembangunan IKN.”
Lalu, quo vadis program IKN dan Istana-nya yang sudah kadung dengan segala infrastruktur termasuk jalan tol di IKN ? Tentu saja harus dimaksimalkan manfaatnya agar anggaran untuk IKN tidak sia-sia belaka.
Diantaranya, bisa saja digunakan untuk museum perjuangan perjalanan NRI. Kurun waktu 79 Tahun paska kemerdekaan 17- 8- 1945, dan satu atau beberapa ruangannya dapat dijadikan tempat tanahan para koruptor termasuk Jokowi dan keluarganya serta para kroni selama Jokowi berkuasa, andai terbukti melalui vonis inkracht.
Hal IKN dijadikan musium dan tahanan para koruptor ini. Jika dalat direalisasikan dapat menjadi income negara non pajak (PNBP), prediksinya tentu bisa memancing para turis domestik dan manca negara, sehingga bisa menekan kerugian maksimal projek mubazir IKN.
Oleh karenanya, Jokowi dan kroni setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI, mesti siap-siap menerima tuntutan dari “karma politiknya,” dari para musuh politik yang Ia ciptakan sendri, termasuk dari masyarakat bangsa ini, yang memiliki track record khusus sejarah hukum, tentang segala kebijakan Jokowi selaku Mantan Presiden RI. (politik, ekonomi dan hukum).
Jokowi harus menghadapi tuntutan terhadap seluruh pelaksanan diskresi politik ekonominya, jika ada yang ilegal (tanpa persetujuan DPR RI), juga tidak kalah dahsyatnya tuntutan daripada tuduhan publik dari sisi pembiaran-pembiaran perilaku korupsi, gratifikasi, dan nepotisme serta obstruksi pada sektor penegakan hukum dengan segala pola ala suka-suka Jokowi selama Ia berkuasa. Termasuk tuntutan publik terhadap dugaan dirinya menggunakan ijasah palsu. ***
