Damai Hari Lubis (Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212)
JAKARTA || Ekpos.com – Untuk apalagi Jokowi mau meresafel kabinet. Kemana arah politiknya, bukankah sudah hampir habis masa jabatannya, tidak sampai sebulan lagi.
Walau, penggantian Menteri menurut sistem hukum NKRI memang hak prerogatif Presiden RI. Dan menjadi haknya kapan pun Ia mau gunakan.
Namun apa kepentingannya? Efektif kah seorang Menteri menjalankan program yang tersisa tidak sampai 30 hari?
Namun Prabowo yang bakal dilantik menjadi RI 1 sudah umumnya bangsa ini, mesti ekstra waspada.
Andai Prabowo dicopot dan digantikan, maka mesti diperhatikan siapa sosok bakal penggantinya. Apakah Moeldoko? Lalu apakah Menlu Retno digantikan juga, sementara sisi pandang Sang Menlu terhadap perjuangan Palestine cukup nice disertai dukungan oleh umumnya mayoritas bangsa ini.
Jika benar, Prabowo digantikan oleh sosok Moeldoko yang dikenal loyalis Jokowi, lalu mungkin kah hal yang tak diduga-duga akan terjadi ? Yang diikuti dengan pengumuman dari Jokowi perihal pengunduran dirinya dari kursi RI 1 dan sepaket dengan Wapres KH. Maruf Amin.
Andai benar terjadi peristiwa seperti ini, tentu akan melahirkan teori kepemimpinan nasional dengan pola triumvirat, yaitu NKRI dipimpin oleh 3 orang menteri, yakni Menhan, Menlu dan Mendagri Tito, yang juga loyalis Jokowi.
Dampaknya, bisa menimbulkan eskalasi politik nasional yang hot, menuju puncak kegentingan oleh sebab eskalasi politik nasional yang tak menentu, dapat melahirkan kondisi chaotic. Dan tentu saja bisa membuat ditundanya upacara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran RR. Pada 20 Oktober 2024 sebagai pasangan Presiden RI dan Wapres RI.
Oleh sebab, andai roda pemerintahan pada sebuah negara mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial politiknya. Tentu otomatis akan berdampak negatif terhadap kelangsungan perekonomian dan bakal diikuti kacau balaunya sektor penegakan sistim hukum dan ketertiban masyarakat atau Chaos.
Oleh sebab kehidupan politik adalah cermin parameter kehidupan alam nyata, dalam perspektif poltik hukum, bukan kehidupan para malaikat dan bukan pula kehidupan para setan, sehingga patut mereka-rekanya menggunakan teori asumtif terlebih ada “big data” gejala-gejala perilaku seorang Jokowi selama Ia berkuasa?
Disebabkan narasi artikel ini bukan sebuah konklusif, karena tidak utuh, melainkan “elusif”, sehingga butuh pembuktian terjadinya fakta peristiwa, namun tetap membutuhkan KEWASPADAAN SEMUA PIHAK! ***
Referensi: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240921161916-32-1146827/jokowi-beri-sinyal-bakal-reshuffle-kabinet-di-penghujung-jabatan?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed&s=08
