Damai Hari Lubis (Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212)
JAKARTA || Ekpos.com –
(Ikhtisar, apresiasi kepada Hasto)
Tamparan keras dari banyak media hari ini terhadap Jokowi tidak main-main, hal ini dibuktikan oleh temuan banyaknya isi warta online termasuk media publik tik tok yang ternyata narasinya terkait Hasto Kristiyanto/ HK dalam sidang terbuka promosi doktor kajian strategik dan global di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Jum’at (18/10/2024).
Hal warta tentang kajian ilmiah sang senior, orang nomor dua partai PDIP digambarkan oleh publik, sebuah peristiwa sejarah politik yang sulit untuk dilupakan oleh Sang Sekjen Partai, berupa aib yang dilemparkan kepada “mereka ‘dari anak haram’ yang sukses dibesarkan, lalu pergi dengan cara haram pula”.
Hal tamparan keras ini sebetulnya satire, maka bisa saja dikatakan pukulan keras dan telak, karena beredar pada saat Jokowo siap-siap meninggalkan Istana Merdeka dan Istana Bogor eks tempat hunian Almarhum mantan Presiden Soekarno, yang dengan sombongnya Jokowi nyatakan, “tinggal di istana serasa zaman kolonial”, padahal istana IKN yang dibangunnya oleh banyak publik dideskripsikan mirip istana hantu”, dan entah bakal dilanjut atau bakal diisi para hantu benaran ?
Pukulan keras dan telak tersebut beredar hari ini bagai sebuah hinaan yang amat sangat, karena berita pertanggungjawaban disertasi Hasto dihadapan guru besar booming berbarengan dengan pelepasan masa jabatan Jokowi yang berakhir saat ini Ahad 20 Oktober 2024 di Gedung MPR di Senayan Jakarta Pusat.
Dan narasi ilmiah yang pahit bagi Jokowi dan keluarga, sebaliknya karya besar ilmiah dari Sekjen PDIP. Hasto Kristiyanto, kepada publik. Terkait sosok eks kader Patai PDIP yang nyatanya tidak hanya mencederai bangsa ini, juga khianati partai dan seluruh kader, dan tentunya inklud khianati Sang Sekjen PDIP.
Pastinya subtansial Informasi media sebuah peristiwa ilmiah mengikuti cerahnya geliat dunia akademisi dari sisi politik praktis yang disampaikan di sebuah perguruan tinggi dan sengaja (boleh) tuk diekspos sebagai tanda, “disertasi sah dibuat oleh diri Hasto sendiri, bukan oleh joki, atau nantinya dari sisi hukum sebagai bukti sah kelulusan disertasi dan dapat dipertahankan atau gelar bukan berasal dari ijasah palsu”.
Dan andai metode Hasto dianggap sekedar kritisi atau kekesalan ini tuduhan naif, selebihnya tentu hal yang tepat dan keren, karena kritik disampaikan melalui disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik, sehingga yang Hasto sampaikan sebuah sejarah keberlangsungan politik yang ilmiah dan Jasmerah bagi dirinya bagi partainya dan bagi semua anak bangsa saat ini dan kelak. Dan sebuah hal faktor ketidakterimaan yang manusiawi dari Hasto namun “disampaikan dengan pola penerapan metodelogi atau teori akademik, sehingga ideal, karena Hasto memaparkan fakta dan data yang objektif selain hakekatnya sebagai “subjek individu korban”, dan tidak membangun dengan narasi kebencian serta fitnah yang didasarkan pada asumsi dan diksi atau spekulasi, melainkan objektif tidak subjektif dan hasilnya nyata produk ilmiah”.
Namun pantaskah disertasi tersebut dari sisi moralitas, tentu patut dan pantas. Karena Jokowi khianat atau tidak, gagal atau berhasil, namun nyata-nyata dirinya merupakan bekas presiden 2 kali (dua periode), sehingga disertasi Hasto adalah realitas sejarah sosiologi politik, dan penting bagi publik, wujud klarifikasi sejarah politik yang justru tak dapat atau sulit disanggah, diantaranya meluruskan anggapan miring dari beberapa publik kaum intelektual, yang menjudge seolah “Jokowi berkhianat terhadap PDIP dan Megawati merupakan sandiwara politik”.
Maka jasmerah disertasi Hasto merupakan karya ilmiah dihantarkan tepat di rumah akademik, di uji oleh para guru besar di salah satu perguruan tinggi terkemuka. Materi disertasi ada sub atau bagian bukti historis attitude Jokowi selaku pemimpin yang tidak role model, sebaliknya amoral atau nir adab.
Publik nalar sehat, perlu mensuport dan apresiasi, “bravo Mas Hasto atas disertasinya,” terus bersama amati Jokowi, agar enemy bangsa dan negara tidak lagi menambah beban puluhan dustanya melalui pemerintahan baru, karena eks “sang anak haram partai” membutuhkan legalitas tambahan terus menerus” mencegah tuntutan hukum terhadap kelalaiannya dalam satu dekade kepemimpinannya dan inline dengan spanduk legitimasi buatan yang dipaksakan melalui kata “terima kasih Pak Jokowi”. ***
