Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu. (Foto Ist).
Oleh: Muslim Arbi (Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu)
JAKARTA || Ekpos.com – PDIP baru memecat Jokowi, Hibran dan Bobby setelah Pilres. Ini baru sejarah pertama di republik ini. Seorang mantan Presiden, seorang Wapres dan seorang Gubernur terpilih di pecat oleh Partai yang membesarkannya.
Bisa jadi ini akibat pembangkangan dan pengkhianatan politik yang di lakukan terhadap Megawati dan PDI-P yang membesarkannya.
Soal alasan kode etik dan langgar ketentuan capres itu bisa dianggap sebagai pemecatan. Tapi dari sisi legitimasi moral, Joko Widodo, Gibran dan Bobby di mata publik abis.
Apalagi terpilihnya Gibran juga langgar UU. Pemecatan sebagai kader partai ini pelajaran berharga bagi semua. Bagaimana pun setiap kader partai harus tunduk pada partainya. Kalau tidak mau jangan ikut partai.
Pemecatan itu logis dan beralasan, meski sudah terlambat. Untuk menjaga marwah partai sikap PDIP memecat Jokowi, Giliran dah Bobby itu patut di apresiasi.
Sikap Jokowi, Gibran dan Bobby itu adalah ke tauladan buruk sebagai kader partai.
Dan jika mau berlabuh di partai mana pun. Akan di curigai, karena dianggap Maling Kundang yang akan di waspadai. Bagaiamana partai lain anak memungut mantan presiden, wapres dan Gubernur terpilih yang prilaku politik seperti itu?
Kalau PDIP yang membesarkan mereka di khianati, apalagi masuk ke partai lain? Selain itu di satu sisi. Jokowi memang raja KKN. Dia gunakan kekuasan dan jabatannya untuk kepentingan anak-anak dan keluarganya.
Padahal itu langgar konsitusi, Hukum moral dan rusak demokrasi. Konsitusi larang KKN setelah Reformasi. Dan kelihatan nya itu yang paling mendasar dari alsan pemecatan Jokowi, anak dan mantunya dari PDIP.
Apapun alasannyanya, Megawati dan PDIP adalah korban praktek politik zaman orba. Di zaman orba KKN tidak seganas yang di praktekkan oleh Jokowi yang tidak pernah terjadi di masa presiden-presiden sebelum.
Jokowi, apa lagi anak-anak dan mantu tidak pernah jadi korban saat perjuangan Megawati berhadapan dengan kekuatan politik orba. Tapi saat ini Jokowi yang tidak berkeringat di era reformasi itu, malah membalikkan keadaan yang melebihi dari orba.
Dan dengan sanksi pecatan PDI-P adalah sanksi politik yang akan berimbas pada sanksi sosial dan hukum dan moral.
Dengan pemecatan ini, minimal PDIP turut membuang sebagian dari beban dosa politik, hukum, moral, demokrasi, kedaulatan rakyat yang di produksi oleh Jokowi selama 10 tahun ini. Meski ini dianggap terlambat bahkan di curiga ada semacam sandiwara antara Megawati, PDIP dan Jokowi karena desakan untuk pecat Jokowi dari PDI-P sudah lama di suarakan di dukung publik.
Pemecatan ini minimal menyelamatkan sebagian muka Megawati dan PDIP. Karena Megawati dan PDIP diangap gagal mendidik petugas partainya. Dan ikut tanggung jawab karena meng endorse Jokowi, anak dan mantunya selama ini.
Dan terlebih lagi prilaku politik buruk Jokowi, anak dan menantunya ini akan di catat sebagai sejarah buram perpolitakan indonesia.
Surabaya: 20 Desember 2024
