BANDUNG, Ekpos.Com — Setelah 11 tahun menjalankan konsep pemerintahan yang berbasis pada teknologi, Kota Bandung telah banyak mendapatkan pengakuan mulai dari tingkat nasional hingga internasional.
Berbagai penghargaan dan prestasi didapatkan Pemkot Bandung. Diantaranya meraih penghargaan dari majalah Jepang Yakkato pada 2017 hingga yang terbaru meraih predikat tertinggi dengan nilai Memuaskan mendapatkan nilai indeks Smart City 2024 se – Indonesia yaitu 3.93.
Tak hanya itu, Pemda Kota Bandung juga meraih nilai tertinggi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemen PAN-RB melalui surat Nomor 663 Tahun 2024.
Hal itu disampaikan Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana dalam tayangan Chanel Youtube Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, Rabu (22/1/2025).
Bisa dilihat dari chanel resmi Youtube Pokja PWI Kota Bandung dengan link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=DUHMVTV_t2o
Yayan juga mengungkapkan tiga strategi utama dilakukan pemkot Bandung untuk menciptakan smart city (kita cerdas). Yakni, pengembangan SDM, infrastruktur fisik dan digital, serta regulasi yang mendukung.
Dirinya juga memuji masyarakat Kota Bandung, karena dinilai memiliki kecerdasan dalam adaptasi digital atau melek digital.
“Bandung yang menarik itu karena masyarakatnya yang cerdas. Masyarakat pengguna yang melek digital. Dan itu juga sudah diukur,” ujarnya.
“Seberapa melek masyarakat terhadap teknologi diukur dengan IMDI (Indeks Masyarakat Digital Indonesia). Jadi masyarakat yang paling melek digital di Indonesia itu adalah Kota Bandung. Sok silahkan di googling,” klaimnya.
Untuk itu, kata Yayan, pemerintah harus bisa mengimbangi minat masyarakat untuk pemenuhan digital. Salah satunya tidak ada lagi wilayah yang menjadi blankspot.
Meski konsep smart city yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung dan mendapatkan pengakuan melalui sejumlah penghargaan. Yayan mengakui masih ada kekurangan dalam memenuhi semua infrastruktur yang dibutuhkan, namun dirinya memastikan bahwa secara mendasar Kota Bandung telah menyediakan.
“Soal kurang tentu masih ada, tapi kita secara mendasar sudah (memenuhi). Kota Bandung tidak ada lagi yang blankspot,” tegasnya.
Namun, lanjut Yayan, dengan menerapkan konsep smart city bukan berarti menghilangkan atau menihilkan masalah.
“Smart city itu bukan kita memikirkan kota ini canggih, kota ini sudah tidak ada kemacetan dan tidak ad kejahatan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu,” jelasnya.
“Gak bisa sempurna menghilangkan berbagai masalah. Tapi kita bisa meminimalisir masalah tersebut,” ungkapnya.
Kota Bandung menuju Smart City, karenanya berbicara tentang smart city, kata Yayan, dikerjakan dengan cara pentahelix. Tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah. Unsur akademisi, swasta, komunitas masyarakat serta media.
“Ini semua sepertinya beriringan. Apa pernah (dinas) Kominfo membangun tower seperti kabupaten dan kota lain banyak blankspot karena kurangnya jaringan? Di Kota Bandung kan tidak pernah pemerintah bikin tower. Yang bikin tower adalah pihak swasta,” jelasnya.
Pihaknya optimis konsep menuju Smart City di Kota Bandung dapat berjalan dan semakin berkembang.
Meskipun tidak ada lagi zona blankspot di Kota Bandung, tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan biaya jaringan internet yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.
“Dalam rangka mengurangi coz (biaya) masyarakat. Saya kira yang harus kita pikirkan adalah menyediakan internet gratis buat masyarakat,” ungkapnya.
Selama ini, ketersediaan internet gratis di beberapa tempat di kewilayahan merupakan CSR dari perusahaan. Dari pemerintah belum ada.
“Jadi kita sedang pikirkan, kalau memang ada kesiapan anggaran pemerintah memberikan free wifi (sambungan internet gratis). Itu bisa mengurangi beban masyarakat, itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendidikan,” harapnya.*
