Foto Its.
JAKARTA || Ekpos.com – Kebijakan penghematan anggaran bertujuan untuk mengalihkan dana ke sektor yang lebih bermanfaat bagi rakyat, seperti perbaikan sekolah dan pengentasan kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Kongres ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).
Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya perlawanan dari sejumlah pihak dalam birokrasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkannya.
Ia menyebut bahwa, beberapa pejabat merasa kebal hukum dan bertindak seperti ‘raja kecil’ dalam pemerintahan.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang menjadi alasan untuk korupsi, dihentikan dan dibersihkan,” ujar Prabowo.
Menurutnya, saat ini ada sekitar 330.000 sekolah yang memerlukan perbaikan, namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pengurangan pengeluaran yang tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri yang dianggap tidak perlu.
“Perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri, dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, lima tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa, perjalanan ke luar negeri hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki tugas resmi atas nama negara, seperti dalam rangka studi atau diplomasi. Namun, ia mengecam perjalanan dinas yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi.
Menanggapi kritik yang menyebut dirinya sering melakukan perjalanan ke luar negeri, Prabowo menjelaskan bahwa, kehadirannya di berbagai forum internasional merupakan bagian dari tugasnya sebagai kepala negara.
“Saya diundang sebagai kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang juga penting. Saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung kebiasaan birokrasi yang sering melakukan diskusi, studi banding, dan forum group discussion (FGD) tanpa hasil konkret.
Ia mencontohkan studi banding tentang pengentasan kemiskinan yang dilakukan ke negara maju seperti Australia, yang menurutnya tidak relevan karena kondisi ekonomi yang sangat berbeda.
“Diskusi, diskusi, studi banding, studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, tapi studi bandingnya ke Australia. Australia adalah salah satu dari 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke sana?,” katanya.
Ia menegaskan bahwa, prioritas pemerintah saat ini adalah mengatasi kemiskinan, membantu rakyat yang kesulitan mendapatkan makanan, memperbaiki sekolah yang rusak, serta membangun infrastruktur yang lebih baik.
“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” sambung Prabowo.
Dengan pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa perlawanan dari ‘raja-raja kecil’ dalam birokrasi tidak akan menghalangi upaya pemerintah dalam melakukan reformasi anggaran demi kesejahteraan masyarakat. (Red).
