SUKABUMI – Ekpos.com – Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Kali ini, giliran warga Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang mendapat sosialisasi program tersebut pada Senin, 24 Februari 2025.
Bertempat di Kampung Babakan Baru, Desa Bojongkembar, kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 300 warga setempat. Program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, serta menekan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.
Acara ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Dedi Supriadi. Dalam sambutannya, Zainul Munasichin mengungkapkan bahwa program MBG di Kecamatan Bojongkembar masih perlu optimalisasi.
“Di Kecamatan Bojongkembar, penerima manfaat program MBG masih relatif sedikit. Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 dapur MBG secara bertahap, dengan 5.000 dapur pertama akan dibangun pada tahun 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo,” jelas Zainul.
Dapur MBG yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan penting dalam memproduksi serta mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Zainul menegaskan, setiap dapur MBG wajib memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan demi menjamin kualitas gizi yang terjaga hingga ke tangan masyarakat.
Perwakilan Badan Gizi Nasional, Dedi Supriadi, menambahkan bahwa pendistribusian MBG saat ini memang belum merata ke seluruh wilayah. Hal itu disebabkan karena pembangunan SPPG memerlukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra atau yayasan pengelola.
“Setiap dapur harus berbadan hukum yayasan, memiliki lahan minimal 800 meter persegi, serta dilengkapi bangunan seluas 20×20 meter dengan peralatan masak yang lengkap dan kantor operasional,” terang Dedi.
Setiap SPPG juga diwajibkan memiliki minimal 47 tenaga sukarelawan yang meliputi ahli masak, tenaga dapur, tenaga distribusi, tenaga lapangan, hingga tenaga kebersihan. Badan Gizi Nasional juga akan menempatkan kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi untuk mendukung kelancaran operasional.
Menariknya, program MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam proses pengadaan bahan pangan, BGN menggandeng petani, peternak, dan nelayan setempat.
“Melalui koordinasi dengan BUMDes dan koperasi, petani lokal diharapkan terlibat aktif sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur MBG. Dengan demikian, roda ekonomi masyarakat sekitar juga ikut bergerak,” tambahnya.
Dedi juga mendorong BUMDes dan koperasi bekerja sama dengan perbankan agar mendapatkan pendanaan yang mendukung pembayaran bahan pangan kepada pemasok lokal. Sementara itu, tenaga kerja di dapur MBG diutamakan berasal dari masyarakat sekitar, sehingga manfaat ekonomi program ini benar-benar dirasakan secara langsung oleh warga setempat.
Selain menjamin kelengkapan gizi di setiap porsi makanan, SPPG juga bertugas mengawasi kebersihan dapur, pengelolaan gizi, serta pengolahan limbah dapur agar tetap ramah lingkungan.
Melalui program MBG, pemerintah berharap gizi masyarakat semakin baik, angka stunting terus menurun, serta kesejahteraan ekonomi lokal turut meningkat secara berkelanjutan.
