KEPRI || Ekpos.com – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin menegaskan, pihaknya akan terus membangun kerja sama yang sinergis, serta menjalin komunikasi yang baik berbagai pihak, termasuk Polri bersama dengan seluruh Kepolisian daerah, salah satunya Polda Kepulauan Riau.
“Kami memandang perlu untuk selalu melakukan kerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian daerah. Ini merupakan bagian dari Pelaksanaan fungsi Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) yang dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pencegahan dan pengawasan, serta penindakan. Dan bentuk pencegahan tersebut salah satunya dilakukan melalui sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk kepolisian daerah,” ujar Imran Amin dalam kunjungan kerja MKD ke Kepolisian daerah Kepulauan Riau, Rabu (5/3).
Sosialisasi yang dimaksud ini, lanjut Imran, adalah terkait dengan berbagai hal, salah satunya Hak Protokoler berupa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) Khusus Untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI. TNKB Khusus ini semata untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap Anggota DPR. Ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka melalui TNKB Khusus akan mempermudah proses identifikasi, untuk kemudian dilakukan penerapan sanksi hukum.
“Tidak dapat dipungkiri Mata publik dengan mudah memberikan sorotan dan persepsi sesuai dengan pemandangan yang tampak oleh mereka. Atas keadaan tersebut, dan terlepas bagaimana persesi publik memandang kinerja kelembagaan DPR RI yang sesunguhnya, MKD tentu saja berkepentingan untuk menjaga kehormatan dan citra baik kelembagaan DPR RI,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa, penerbitan TNKB Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI, juga mendukung program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Kewajiban untuk menjaga kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) dalam lalu lintas, berlaku pula bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI (equality before the law). (Ayu).
