Ilustrasi
DEMAK || Ekpos.com – Sejumlah pengurus RT dan RW Desa Morosari membantah dengan tegas adanya dugaan pungli seperti kabar yang diberitakan sebelumnya, dimana dalam berita tersebut Robby Sumarna, Manager Humas CRBC Wika PP menyampaikan, salah satu yang menghambat pelaksanaan proyek tol ini adalah adanya Pungli yang dlakukan oleh beberapa oknum warga Morosari Bedono, Sayung.
Melalui siaran pers yang diterima Redaksi, Sabtu (31/5), menurut H. Suharno yang diketahui sebagai Ketua Pembangunan maqom RW 05, Dusun Morosari Tonosari, yang ada adalah infaq untuk pembangunan maqom yang ada diwilayah RW 05, Dusun Morosari Tonosari, Sayung, Demak dan itupun juga berdasarkan rapat pengurus RT, Pengurus RW dan pengurus maqom dan dihadiri beberapa perwakilan supliyer dan itu pun diperuntukan hanya terbatas dikhususkan untuk truck truck skala besar saja yang nilainya Rp. 10.000,- untuk truck kecil atau dan biasa tidak ada dan ada bukti pembayaran resmi juga kalaupun tidak dikasih nota oleh petugas Driver bisa menolak untuk membayarnya, dan itupun baru awal mulai 31 April 2025, tidak seperti yang dituduhkan Roby sudah berlangsung lama, bantahnya.
“Jadi saya pastikan tidak ada pungli di Desa Morosari Bedono seperti yang dituduhkan oleh Robby Sumarno. Kalaupun ada silahkan diproses secara hukum jangan hanya berkoar koar di media,” ucapnya.
*Warga Tantang Humas CRBC Wika PP untuk datang ke lokasi dan buktikan tuduhannya*
Sementara itu, Ketua RW 05 Dukuh Morosari, Desa Bedono, menantang Robby untuk datang kelokasi secara langsung dan membuktikan tuduhannya kalau di Mororosari Bedono, Sayung ada pungli. “Dengan dia menyampaikan seperti itu, seolah-olah dia itu menjustifikasi bahwa warga kami atas nama Akamsi (Anak Kampung sini) melakukan Pungli sebesar 8.000,- sampai dengan 24.000,-, jelas fitnah itu. Dasarnya darimana kok sampai Robby menuduh kami seperti itu, ayo segera buktikan,” katanya berapi-api.
Sudarman juga menyangsikan, Robby Sumarna kapasitasnya sebagai Humas CRBC Wika PP, kalau memang dia digaji dan dibayar sebagai Humas dan melakukan Tupoksinya sebagai humas bekerja dengan baik pasti kenal dengan kami & pasti sering komunikasi atau bersosialisasi dengan kami, minimal ketika ada puluhan komplainan masalah pembangunan tol ini dari warga masyarakat selalu direspons dengan baik, akan tetapi pada faktanya kenal dengan dia atau ketemu dengan dia pun juga tidak pernah, eh ini tiba tiba muncul muncul di media dengan menuduh kalau warga kami melakukan Pungli tanpa investigasi tanpa tanya tanya dulu kebenaranya benar atau tidak? Eh lha ini tiba-tiba malah berstatemebt di media, jelas bagi kami itu sangat menyakitkan.
Darman juga menyayangkan statement dari Robby Sumarna, dimana menurutnya salah satu penghambat proyek tol ini adalah adanya Pungli di Desa Morosari. “Sebenarnya yang menghambat proyek ini adalah jalan menuju akses proyek tol yang memang sudah rusak parah dan butuh segera diperbaiki dan kalau siang/ sore dipastikan disepanjang jalan yang dilalui armada pengangkut material kena air rob jadi para driver akan jalan pelan pelan, diperparah lagi sering juga mobil angkutan material yang putar balik dengan muatan barang penuh karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh pelaksana, jadi tidak karena pungli,” ujarnya dengan nada geram.
*Team Advokasi warga siapkan Langkah Hukum*
Ditempat terpisah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bedono, Muham Faiz, S.H, M.H mengungkapkan bahwa, pihaknya melihat akses yang dilalui proses pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, salah satunya di Desa Bedono cukup memperihatinkan, mulai aspek K3 nya belum maksimal pelaksanaannya, harmonisasi pihak subcon baik Direksinya, SDM nya dibawah kurang ramah lingkungan, sehingga menimbulkan kendala kendala sektoral yang akhirnya warga disalahkan. Disinggung soal pernyataan Robbi Sumarna di media online, pihaknya menyayangkan betul yang menyudutkan warganya salah satu bagian dari Kendala Pembangunan Proyek Tol Semarang – Demak. “Kami Badan Permusyawaratan Desa Bedono secara tupoksi sebagai Penyambung Aspirasi Masyarakat mengaku Prihatin dan Menyayangkan sikap Robby Sumarna, Humas CRBC Wika PP itu, Tolong bersikap baik jangan sakiti hari Warga,” ungkapnya.
Faiz yang juga Managing Law Office Muham Faiz & Partner juga meminta kepada pihak CRBC atau Pihak Kementerian PUPR RI bidang Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak atau pihak terkait, untuk segera mengevaluasi atas apa yang dituduhkan oleh Robby Sumarna, Humas CRBC Wika PP secara tidak langsung menyakiti hati Warga dengan menuduh warga Morosari Bedono, telah melakukan pungli. “Kami mohon kepada Pihak CRBC atau Pihak Kementerian PUPR RI atau Pihak terkait untuk segera mengambil langkah atau mengevaluasi total mulai Direksi maupun SDM yang mengerjakan Proyek di Wilayah Desa Bedono tersebut dan Kami Mendesak Robby Sumarna untuk segera meminta maaf secara terbuka melalui siaran Pers baik melalui Cetak maupun elektronik secara nasional,” imbuhnya.
“Jika hal itu tidak dilakukan oleh Pihak Robby, selaku Ketua BPD Desa Bedono akan membentuk dan meminta team Advokasi Hukum untuk melindungi warga Dusun Morosari, Desa Bedono, guna menyiapkan Langkah hukum apa saja yang akan dilakukan untuk menuntut Robby karena atas statemennya itu jelas merugikan nama baik Dusun Morosari dan Desa Bedono yang sudah dikenal sebagai sebutan Desa wisata Religy, dimana ada tokoh Syeich Mudzakir yang terkenal makam tengah laut,” pungkasnya.
*Robbi Sumarna,Humas CRBC WIKA PP: Saya Minta Maaf*
Sementara itu, Robby Sumarna, Manager Humas CRBC WIKA PP melalui pesan whatshap, Minggu (1/6), mengungkapkan bahwasannya, menindaklanjuti berita di media mengenai retribusi di sepanjang jalan Morosari Bedono yang saya sampaikan di hadapan media, maka dengan ini kami luruskan bahwasannnya kami seperti di awal menyampaikan bahwa, itu adalah informasi yang kami terima dari supir dan pengusaha suply pasir ke proyek tol Semarang-Semak seksi 1B lokasi Bedono, Sayung dan benar sesuai dengan apa yang disampaikan pengurus RW di media bahwa, ada retribusi tersebut, namun digunakan utk kepentingan makam dan sosial lainnya sebesar Rp. 10.000,- per truk untuk infak. “Kami harap retribusi/infak itu bisa di sampaikan melalui pengumuman/papan retribusi/infak agar hal tersebut tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi dari pihak luar lagi kepada kami. Dan kami harapkan agar hasil retribusi tersebut dapat disampaikan secara transparan kepada publik melalui laporan keuangan rutin. Seyogyanya retribusi tersebut dapat diberikan karcis dan pos yang jelas agar tidak terlihat seperti pungutan liar itu saran dari kami.
“Saya memohon maaf kepada masyarakat Bedono Morosari, jika ada ketersinggungan dengan ucapan saya di media tempo hari, yang mana maksud tujuan saya hanya menjawab pertanyaan dari awak media dan pertanyaan para supir dan pengusaha retribusi. Perlu saya sampaikan juga di wilayah Semarang ada pungutan retribusi tersebut, namun tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) antara PUPR/kontraktor dengan pengelola sebesar Rp. 5000,- per truk dan Rp. 10.000,- per tronton diberikan karcis di pintu utama dan dilaporkan pada setiap rapat pertemuan rutin bulanan di sesuaikan dengan catatan dari kontraktor agar menghindari bocornya anggaran tersebut. Di wilayah Kota Semarang angkutan yang masuk ke lokasi perhari antara 300 sampai dengan 500 DT dan jika peak bisa mencapai 700 DT,” tandasnya.
Lanjutnya, jika di Bedono hal tersebut kami tidak mengetahui nilainya karena belum ada informasi detail terkait hal tersebut, yang kami ketahui hanya informasi sepihak dari supir dan suplier yang mengatakan nilainya seperti saya sampaikan kemarin antara Rp. 8000,- s/d Rp. 24.000,- sesuai muatan. “Kami persilahkan masyarakat untuk segera membuat perjanjian kerjasama dengan PUPR/kontraktor dan diketahui oleh Pemerintah Daerah agar hal ini tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Sekali lagi saya atas nama pribadi menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat, tidak ada niat saya untuk menjelekan masyarakat. Semoga hal ini bisa menjadi bahan perbaikan semua pihak,” pungkasnya. (Red).
