KOTA CIREBON – Ekpos.com – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, mengikuti Diklat Bimbingan Teknis (Bimtek) Amanat Nusantara yang diselenggarakan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kementerian Pertahanan (Kemhan), Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pada 1 hingga 4 Juni 2025.
Rinna mengatakan, keikutsertaannya dalam Bimtek tersebut bertujuan untuk menunjang kinerja sebagai wakil rakyat, khususnya dalam memperkuat pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab legislator di parlemen.
“Sebagai anggota dewan, saya merasa perlu terus mengembangkan kapasitas dan kedisiplinan dalam menjalankan amanah rakyat. Bimtek ini sangat bermanfaat dalam membekali kami dengan ilmu yang aplikatif,” ujar Rinna pada Kamis (5/6/25).
Melalui kegiatan ini, lanjut Teh Rinna, ilmu yang yang didapat dapat mendukung tugasnya dengan lebih profesional, disiplin, dan berintegritas demi kepentingan masyarakat.
Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, turut menekankan pentingnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Bimtek Amanat Nusantara dirancang untuk membentuk karakter disiplin dan meningkatkan kompetensi para legislator PAN, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pentingnya disiplin dalam melaksanakan tugas legislator tidak bisa ditawar. Karena itu, Bimtek ini menjadi bagian penting dari proses pembelajaran dan penguatan kapasitas bagi para anggota dewan dari PAN,” tegas Najib.
Anggota Komisi XI DPR RI asal Jawa Barat itu juga menambahkan bahwa materi yang disampaikan dalam bimtek mencakup berbagai teknik kerja legislatif, termasuk tata kelola parlemen dan pelayanan aspirasi masyarakat.
“Materi pengetahuan tentang teknik-teknik yang berkaitan dengan tugas mereka sebagai wakil rakyat disampaikan secara menyeluruh dan mendalam,” jelasnya.
Najib menegaskan, Bimtek Amanat Nusantara ini merupakan syarat wajib bagi seluruh legislator PAN, termasuk mereka yang tengah mencalonkan diri sebagai ketua DPD dan DPW PAN.
“Iya, semua legislator wajib mengikuti dan tentu para calon ketua DPD dan DPW diwajibkan memiliki sertifikat tersebut,” pungkas Najib.
