BANDUNG || Ekpos.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang tetap melarang aparat pemerintah daerah untuk berkegiatan di hotel.
Padahal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk dapat kembali menggelar aneka kegiatan seperti rapat di hotel dan restoran.
“Pemprov Jabar kan telah melakukan pemangkasan terhadap anggaran rapat di hotel maupun perjalanan dinas. Dimana provinsi dan kabupaten/kota harus memotong anggaran untuk rapat, seminar, FGD (forum grup discussion), perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Untuk Jawa Barat sudah dilakukan efisiensi dengan total Rp5,1 triliun,” ujar Ono, dalam keterangannya, Jum’at (13/6/2025).
“Jadi, saat ini sudah tak ada lagi anggaran untuk membiayai rapat-rapat dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, meski Kemendagri memperbolehkan,” tambahnya.
Menurut Ono, menggelar rapat di hotel tidak lah efektif.
Ono menyarankan, agar aparat pemerintah daerah menggelar rapat di sawah-sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, ataupun sungai, karena di lokasi-lokasi itulah terdapat persoalan nyata yang mesti dituntaskan oleh Pemprov Jawa Barat.
“Saya pun mendorong jika DPRD tidak menggelar rapat di luar provinsi. Lebih baik rapat dilakukan di kantor DPRD Jawa Barat atau seluruh dapil (daerah pemilihan) di Jawa Barat,” kata Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat ini.
Sebelumnya, dalam berbagai media KDM menegaskan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi.
Dengan demikian, pihaknya akan tetap menggelar rapat menggunakan fasilitas maupun sarana kantor yang tersedia.
Terkait dengan kebijakan yang kembali memperbolehkan aparat pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut.
“Kami meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menggunakan fasilitas kantor yang sudah tersedia,” pungkasnya. (Red).
