Penanganan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintahan sejak awal sudah menuai pro dan kontra. Terbukti dengan banyaknya para ahli yang angkat bicara tentang cara penanganan wabah. Hal ini dikarenakan saat kasus pertama ditemukan, pemerintah terkesan abai dalam menangani permasalahan wabah. Langkah-langkah yang ditempuh pun dirasakan tidak terarah.
Kini, upaya penanganan wabah dengan pemberian vaksin pun kembali menuai kontroversi. Dimulai dari datangnya 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan sinovac hingga wacana vaksin mandiri berbayar dan vaksin gratis yang bersyarat. Meski akhirnya pemerintah memutuskan pemberian vaksin Corona secara gratis bagi seluruh masyarakat.
Dan memang sudah sepantasnya masyarakat mendapatkan vaksin secara cuma-cuma tanpa syarat. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Menurutnya, vaksin merupakan upaya preventif yang memang tidak boleh disyaratkan hal-hal lain di luar alasan medis serta kebutuhan dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Karena saat ini Indonesia tengah mengalami bencana non alam karena virus Corona. (PRFMNEWS,17 Desember 2020)
Vaksin yang difungsikan untuk menyelamatkan manusia dari penyakit menular yang mematikan, tentu merupakan hal yang penting. Sejarah membuktikan, ketika vaksin cacar berhasil ditemukan, hingga selanjutnya ada vaksin difteri, campak, polio, tetanus, dan lain sebagainya, ia memberikan manfaat bagi manusia. Sehingga hal yang wajar, vaksin dinantikan untuk menyelamatkan dunia dari wabah Covid-19 .
Namun permasalahannya sekarang, dalam segi efektivitas dan keamanannya, yang masih memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Karena, sebelumnya muncul statement dari seorang menteri yang mengatakan ada vaksin mandiri berbayar, bahwa “harga sesuai merk”. Ibarat dalam jualan, ada harga, ada kualitas. Lantas bagaimana dengan kualitas dan keamanan dari vaksin yang gratis?
Presiden Jokowi mengajukan dirinya yang akan maju paling pertama divaksin untuk meyakinkan masyarakat dan membuktikan keamanannya, sebenarnya belum bisa menenangkan masyarakat. Persoalan lainnya, dari sekian jenis vaksin, mengapa Sinovac yang terpilih , bukan Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc, atau BioNtech misalkan? Apa dasar medisnya?
Peran vaksin sebagai protect diri dari serangan virus, tentunya membutuhkan kajian dan tahapan uji klinis di bawah pantauan para ahli, hingga vaksinasi ini benar-benar layak dilakukan. Ditambah harus memiliki referensi ilmiah yang bisa diketahui oleh penggunanya, sehingga ada kejelasan. Sementara didapati, pemerintah begitu terburu-buru dalam masalah vaksin. Di saat negara-negara lain masih menunggu selesainya tahap uji klinis beberapa jenis vaksin, Indonesia malah melakukan pemesanan awal vaksin Sinovac.
Lalu bagaimana bisa sebanyak 1,2 juta sudah tiba di Indonesia padahal Sinovac sendiri belum bisa memastikan, efektivitas dan keamanannya ?
Ibarat makan buah simalakama, pilihan yang sulit bagi masyarakat. Satu sisi, ingin mendapat perlindungan diri dari serangan virus yang mematikan, namun di sisi lain jaminan keampuhannya masih meragukan. Belum lagi, kepastian kandungan kehalalan vaksin tersebut.
Inilah kehidupan dalam kubangan kapitalisme sekuler. Aturan Ilahi dicampakkan. Hitungan-hitungan bisnis, untung rugi menjadi prinsip mengelola negeri. Akibatnya rakyat hidup nestapa, was-was dengan keselamatan diri, karena penguasa tak tampak kesungguhan mengurus sepenuh hati. Bahkan, tak risih kalaupun harus menjilat ludah yang sudah tertumpah.
Keseriusan pemerintah harusnya menunjukkan sikap konsisten, yakni sejak awal vaksin diberikan secara gratis, jika berfikir dalam kerangka konstitusi. Bukankah negara dibentuk bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia hingga aspek jasmaninya?
Masalah kesehatan memang menuntut hadirnya sistem yang kredibel, pemimpin yang kapabel dan terpercaya dalam upaya menghilangkan wabah dan memupus rasa kegelisahan masyarakat terhadap wabah.
Dalam catatan sejarah, sistem Islam sudah membuktikan memberikan pelayanan maksimal dalam masalah kesehatan. Pemerintahannya menaruh perhatian serius tanpa ada kepentingan apapun. Pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas bukanlah perkara baru di masanya.
Sebagaimana Rasulullah saw. sebagai uswah yang baik, telah mengajarkan cara berprilaku yang bersih dan sehat dalam sabdanya:
“Sesungguhnya Allah itu suci yang menyenangi hal-hal yang suci. Allah Maha Bersih dan menyenangi kebersihan, Maha Mulia dan menyenangi kemuliaan, Maha Indah dan menyenangi keindahan. Karenanya, bersihkanlah rumah dan halamanmu. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi.” (HR. Tirmidzi dan Abu Ya’la)
Di samping itu, sistem Islam dalam memberikan pelayanan kesehatannya, tidak memperlakukan secara diskriminatif baik kepada rakyat yang kaya atau miskin, muslim atau non-muslim, berkulit hitam atau putih, semua mendapatkan pelayanan yang sama. Penyediaan fasilitas kesehatan terbaik berupa sarana dan prasarana seperti rumah sakit, laboratorium medis, klinik, tenaga medis, obat-obatan tak luput menjadi fokus perhatian. Bahkan memungkinkan seluruh fasilitas tersebut dibangun secara mandiri tanpa tegantung pada swasta dan negara lain.
Sungguh berbeda dengan sistem kapitalis sekuler yang mengabaikan aturan-aturan agama (Islam). Para penguasa kapital dalam mengurusi rakyatnya lebih dikuasai oleh kepentingan nafsunya, sehingga keselamatan rakyat pun terabaikan. Rakyat dibuat khawatir bukan kepalang. Awalnya berharap vaksin menjadi solusi, malah menjadi bak makan buah simalakama. Wallahu a’lam bish shawwab
