BANDUNG.BEDAnews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat untuk menelusuri aset-aset dari pelimpahan dari Pemerintah Pusat, serta mengakomodir bukti fisik dan dokumennya sehingga aset tersebut tidak menjadi persoalan dan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat.
Hal ini dikemukakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang, saat rapat kerja dengan mitra komisi I terkait LKPJ Gubernur Jabar TA 2020. Di Bandung. Rabu (7/4/2021).
“BPKAD harus menertibkan aset-aset pelimpahan dari pusat, artinya dilimpahkan ke daerah tetapi data dan dokumennya tidak ada. Karena ini yang sering menjadi persoalan,”ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP ini juga meminta BPKAD dapat mengejar target-target pelimpahan aset dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Dengan mengupayakan langkah yang progresif dan koordinasi yang terstruktur dengan stakeholder terkait, sehingga inventarisasi aset tersebut dapat memiliki kepemilikan yang tetap.
“Yang sangat disayangkan adalah tidak ada tindaklanjut yang cepat untuk mengurusi aset tersebut dalam inventarisasi dokumen” katanya.
“Sehingga setelah dilimpahkan hanya menyisakan bangunan secara fisik tetapi tidak dilengkapi berkas pelimpahan dan dokuen penunjangnya”pungkasnya.@herz.ad
