Cimahi-Ekpos.com
PWI Cimahi tersinggung dan bereaksi keras terhadap sikap Sekwan DPRD Cimahi yang dianggap melecehkan marwah dan harga diri institusi PWI. Reaksi tersebut mengemuka, akibat kebijakan Sekwan DPRD Kota Cimahi Totong Solehudin yang membuat gaduh. terkait Studi Komparatif yang dilaksakan Nopember ini.
PWI menilai keputusan Sekwan DPRD cimahi sudah melenceng dari kesepakatn awal (5 tahun lalu-red) yang sudah terbangun sinergis dan kondusif. Bukan hanya itu, Sekwan juga dianggap melecehkan institusi PWI dengan menyamakan dengan organisasi lokal. PWI pun menolak tegas Studi Komparatif.
“Usulan studi kompatatif ini pun datang dari sesama anggota wartawan yang saat itu diprakarsai dan beraudensi dengan pimpinan DPRD didampingi Sekwan sehingga program studi kompatatif bisa berjalan dengan anggaran hingga sekarang. Tapi kondisi politik sekarang menjadi berubah bahkan menyamakan PWI dengan organisasi lokal lain,sehingga membuat ketersinggungan anggota PWI kota Cimahi,” Tegas, Wakil Ketua PWI Cimahi Laurent Lebuan, kepada Epos.com ,Jumat (12/11/2021).
Lauren pun menyesalkan keputusan Sekwan DPRD Cimahi yang bisa menciptakan peta konflik antara media dan juga pemerintah. Laurent pun, mengambil sikap dengan meminta kepda kawan kawan PWI untuk menghentikan kerja sama dan bermitra dengan pemerintah . Serta keluar dari kepentingan birokrasi penguasa.
”Penentuan quota peserta studi komparatif melibatkan organisasi wartawan lokal pun membuat konflik baru antara pekerja media. Kami menghimbau agar PWI Kota Cimahi segera mengambil sikap dan keluar dari politik kepentingan birokrasi yang selama ini menempatkan wartawan sebagai mitra untuk memuluskan kepentingan kekuasaan mereka ketimbang memperhatikan kehidupan masyatakat.” tegas Laurent kecewa.
Padahal menurut lauren, Studi komparatif ini tujuannya biar wartawan dapat menambah pengetahuan dan wawasan termasuk juga melihat dari dekat potensi pembangunan sebuah daerah yang dianggap sudah lebih maju. Sehingga studi komparatip yang dilakukan oleh wartawan dan kehumasan DPRD kota Cimahi sudah masuk menjadi prioritas dan contoh bagi daerah lain.
Sementara,Sekwan DPRD Cimahi Totong Solehudin, meminta maaf dan menyatakan, niat baik itu belum cukup, karena ada hal teknis yang dirasakan kurang, bahkan tidak tepat. Seperti hal nya yang ditrima dari PPTK hal setudi komparatif saya erahkan semuanya kepada kawan kawan yang akn menjalaninya.dan didapat info dari musyawarah.
” Harapan kami musyawarah bisa menghasilkan yang terbaik, maslahat dan manfaat.” ujar Totong via chat WA ke anggota PWI*** HARRY GIBRANT
